Kompas.com - 02/07/2017, 14:27 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM.

Direktur Pusat Bantuan Hukum Indonesia Totok Yulianto, salah satu anggota koalisi, mengatakan, dari hasil penelusuran aspek integritas ditemukan fakta bahwa lima orang calon komisioner terindikasi masalah korupsi dan gratifikasi.

"Melihat dari segi integritas lima orang terkait dalam korupsi dan gratifikasi," ujar Totok saat memberikan keterangan pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2017).

Menurut Totok, meski kelima calon tersebut tidak pernah berstatus tersangka, namun nama mereka pernah disebut dala catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, lanjut Totok, ada pula calon komisioner yang diduga menyalahgunakan fasilitas negara.

"Ada calon yang saat menjadi pejabat negara, rumah dinasnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Beberapa ada juga yang kemudian terlibat dalam penanganan kasus korupsi. Indikasinya seperti itu," kata Totok.

Sementara itu, koalisi juga menemukan sebelas calon bermasalah dalam hal kejujuran, delapan orang bermasalah dalam hal terkait kekerasan seksual dan empat belas orang bermasalah dalam isu keberagaman.

Sedangkan secara umum koalisi mendapatkan 19 calon memiliki kompetensi yang baik, 23 calon memiliki kompetensi yang cukup baik dan lima calon masih harus mendalami isu-isu HAM.

Totok mengatakan, penelusuran rekam jejak dilakukan oleh anggota koalisi dengan menghimpun data sekunder dari media massa, media sosial pernyataan calon saat dialog publik.

Setelah itu, koalisi juga mewawancarai para calon komisioner. Dari 60 calon komisioner, lima calon menolak memberikan informasi dan tujuh calon tidak memberikan informasi secara keseluruhan.

Hasil penelusuran rekam jejak tersebut, kata Totok, rencananya akan diserahkan ke Panitia Seleksi Komnas HAM pada Senin (3/7/2017).

"Informasi sekecil apapun yang kami temukan itu kami masukkan dalam catatan yang kami serahkan kepada panitia seleksi komisioner Komnas HAM. Kami harapkan pansel bisa mengeksplorasi dan menilai apakah orang ini layak atau tidak layak," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Ismail Bolong Tak Hadiri Panggilan Kedua Bareskrim, Alasannya Stres

Nasional
Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah 'Fight', tetapi Ganjar-nya Ngeles

Pengamat: Jokowi dan Relawan Sudah "Fight", tetapi Ganjar-nya Ngeles

Nasional
KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

KY Akan Tempuh Proses Etik Terkait Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Bareskrim: Pelaku Utama Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Ditangkap

Nasional
UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

UPDATE 29 November: Kasus Covid-19 Bertambah 5.766 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.659.235

Nasional
BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

BERITA FOTO: Berita Acara Pembunuhan Brigadir J Sesuai Pesanan Putri Candrawathi

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Kalah dari Demokrat dan PKS

Nasional
Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Pengamat Sebut Kogabwilhan Masih Belum Optimal

Nasional
Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Survei Charta Politika, Kepuasan Publik terhadap Kinerja Pemerintah Pusat 69,5 Persen

Nasional
'Chemistry' Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

"Chemistry" Dianggap Jadi Faktor Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Komisi I DPR Setujui Perjanjian Singapura-RI soal FIR dan DCA yang Sempat Tuai Kritik

Nasional
Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem 'Bubble'

Polri Kaji Perizinan Liga 1 dengan Sistem "Bubble"

Nasional
KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

KSAL Jadi Calon Panglima TNI, Pengamat Singgung Ancaman di Laut

Nasional
Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

Nasional
Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Kapolres Bantah Isu Korban Gempa Cianjur Tolak Bantuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.