Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Tidak Akan Perpanjang Larangan Truk Melintas di Jalur Mudik

Kompas.com - 26/06/2017, 19:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, pihaknya tidak mungkin memperpanjang larangan beroperasinya truk di jalur-jalur yang biasa digunakan mudik.

"Kami sudah meniadakan operasi truk selama delapan hari. Jadi sudah cukup lama dan tidak mungkin kami memperpanjang lagi larangan pembatasan truk itu," ujar Budi di shelter Transjakarta Monas, Senin (26/6/2017).

Baca: H-2, Truk Masih Melintasi Jalur Pantura

Bahkan, larangan operasi truk tersebut juga tidak mungkin dilaksanakan hanya demi memberikan kenyamanan kepada para pemudik yang akan kembali ke Jakarta.

Sehinga, Budi mengimbau pemudik untuk tidak kembali ke Ibu Kota pada akhir pekan, yatu pada Jumat (30/6/2017) hingga Minggu (2/6/2017).

Budi berharap para pemudik memilih kembali ke Jakarta sebelum akhir pekan.

"Saya mengimbau, kalau bisa pulang itu maksimal tanggal 29 lah. Mengingat, tanggal 30 (Jumat) itu truk memang sudah mulai beroperasi," ujar Budi.

Arus balik libur Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah diprediksi jatuh pada H+4 atau Jumat mendatang.

Jasa Marga memprediksi, jumlah kendaraan hari itu "tumpah" sebanyak 110.000 unit kendaraan atau naik 40.6 persen dibandingkan dari kondisi normal, yakni 78.000 unit kendaraan.

Baca: Mulai Hari Ini, Truk Kontainer Dilarang Melintas di Tol Jakarta-Cikampek

Jasa Marga pun mewanti-wanti pemudik untuk mengatur waktu kepulangan ke Jakarta agar tidak menumpuk di akhir pekan.

"Kami mengimbau pengguna jalan dapat mengatur perjalanan kembali ke Jakarta agar tidak menumpuk di akhir pekan. Misalnya dengan pulang lebih awal di pertengahan pekan," ujar VAP Corporate Communication Dwimawan Heru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com