Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda Sumut Diserang Teroris, Ini Instruksi Kapolri untuk Seluruh Polisi

Kompas.com - 25/06/2017, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat pengamanan di setiap kantor polisi.

Masing-masing polisi juga diminta waspada atas serangan teroris.

Hal itu disampaikan Kapolri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/6/2017), menyikapi serangan teroris ke Mapolda Sumatera Utara.

"Saya sudah memerintahkan semua jajaran polisi supaya mereka memperkuat pengamanan masing-masing satuan di kantor atau pribadi masing-masing," kata Kapolri.

(baca: Ada Bendera ISIS di Rumah Penyerang Markas Polda Sumut)

Kapolri mengatakan, kedua pelaku penyerangan polisi di Mapolda Sumut diduga sel kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Jaringan tersebut menyasar polisi.

"Sasarannya polisi. Kenapa polisi? Karena polisi dianggap sebagai kafir harbi. Kafir yang menyerang mereka. Jadi harus diprioritaskan," kata Kapolri.

Kedua terduga teroris berinisial SP (47) dan AR (30) menyerang Mapolda Sumut pada Minggu pukul 03.00 WIB.

(baca: Diduga, Pelaku Penyerang Markas Polda Sumut Terkait Bahrun Naim)

Setelah melompat pagar di penjagaan, pelaku menyerang polisi yang tengah beristirahat di salah satu dari tiga pos penjagaan.

Ketika menyerang, menurut polisi, pelaku meneriakkan takbir.

Aiptu Martua Sigalinging tewas ditikam di leher, dada, dan tangan dengan menggunakan senjata tajam.

Pelaku juga mencoba membakar ruangan pos.

Salah satu rekan Aiptu Martua, Brigadir E. Ginting kemudian meminta tolong kepada anggota Brimob yang ada di pos lainnya.

Dari pos I, tiga anggota Brimob, yakni Brigadir Novendri Sinaga, Bharatu Lomo Simanjuntak, dan Brigadir Karo Sekali langsung bergerak cepat mendatangi Brigadir E Ginting.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com