Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejahatan Bersenjata Memakan Korban, Peredaran Peluru Diawasi

Kompas.com - 16/06/2017, 13:44 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri memastikan senjata api yang digunakan oleh para pelaku kejahatan bersenjata adalah senjata api ilegal.

Senjata api ilegal ini terdiri dua jenis yakni senjata api pabrikan namun tak berizin atau selundupan, dan senjata api rakitan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, di Indonesia, daerah yang banyak memproduksi senjata api rakitan di antaranya Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini tren senjata api rakitan yang diproduksi adalah yang berlaras pendek.

"Nah yang kami waspadai ini adalah peredaran peluru. Sebab, yang membuat peluru rakitan belum ada," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

"Kalau senjata rakitan ada tapi tidak ada pelurunya, pasti tidak bisa digunakan," ujar Setyo.

Guna mengantisipasi jatuhnya korban kejahatan bersenjata, Setyo mengimbau masyarakat untuk mengukur kemampuan sebelum melawan para penjahat.

"Saya mengimbau masyarakat. Pertama, harus mewaspadai. Jangan terlalu percaya diri ketika melawan kejahatan," kata dia.

"Kedua, perhitungkan kemampuan kita atau (pikirkan) mereka bawa senjata apa yang memungkinkan kita berakibat jadi korban," ujarnya.

(Baca: Polisi Periksa 13 Saksi Terkait Penembakan Gadis di Tangerang)

Kompas TV Aksi Kriminal dengan Senjata Api Marak Terjadi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com