Kompas.com - 16/06/2017, 12:04 WIB
Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah, dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

Atut juga dituntut membayar denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar jaksa Budi Nugraha saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Dalam pertimbangannya, jaksa KPK menilai perbuatan Atut sebagai pejabat negara tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

(baca: Atut Bagikan Ponsel ke Anak Buah untuk Hindari Sadapan KPK)

Selain itu, Atut dinilai telah turut serta menikmati dan menerima uang serta fasilitas yang didapatkan dari korupsi.

Kemudian, salah satu pertimbangan yang memberatkan, Atut merupakan narapidana dalam kasus korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut jaksa, Atut terbukti merugikan negara sebesar Rp 79,7 miliar dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Atut dinilai telah memperkaya diri sendiri dan orang lain.

Menurut jaksa, Atut telah melakukan pengaturan dalam proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, dan APBD Perubahan 2012.

(baca: Korupsi Alkes Banten, Kode Atut A1, Rano Karno A2)

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Menkominfo: Penanganan Covid-19 Butuh Waktu karena Jumlah Penduduk yang Besar

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X