Wasekjen Demokrat Tagih Janji Jokowi Kuatkan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menagih janji Presiden Joko Widodo pada masa kampanye Pilpres lalu, untuk melakukan penguatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Didi, Presiden sebaiknya mengingatkan kepada partai-partai pendukungnya terkait upaya penguatan KPK tersebut.

Hal itu terkait pansus hak angket terhadap KPK yang tetap berjalan di DPR.

"Ternyata janji tersebut hingga hari ini masih jauh belum terwujud. Padahal Presiden sudah hampir tiga tahun memimpin negeri ini," kata Didi melalui keterangan tertulis, Rabu (14/6/2017).

KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Didi Irawadi Syamsuddin

(baca: Jokowi: Jangan Ada Pikiran Melemahkan KPK)

Menurut dia, Presiden seharusnya bisa mengajak partai-partai pendukung untuk mewujudkan janji tersebut.

Didi menilai, janji Presiden tersebut sebetulnya sangat bagus.

Sebab Indonesia dengan penduduk sekitar 260 juta, hanya memiliki jumlah penyidik KPK yang sangat sedikit.

"Ironis bila dibandingkan dengan negara Hongkong atau pun Malaysia, negeri-negeri yang jauh lebih kecil, tetapi penyidik KPK-nya jumlahnya banyak dan sangat memadai," kata Didi.

(baca: Jokowi Setuju Ada Perbaikan dan Pembenahan KPK)

Meski terlambat, lanjut dia, Presiden masih memiliki kesempatan untuk merealisasikan janji kampanyenya tersebut.

"Tidak ada jalan lain Presiden harus segera meminta partai-partai pendukungnya yang menduduki mayoritas kursi di DPR mengedepankan peningkatan jumlah penyidik KPK, ketimbang Pansus Hak Angket yang dicurigai banyak pihak bisa mengganggu penegakan hukum terhadap korupsi yang masih marak terjadi di negeri ini," tuturnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya setuju jika dilakukan perbaikan dan pembenahan pada KPK;.

"Kita memerlukan KPK yang kuat, memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak mengendor. Karena sekali lagi, Indonesia, negara kita, masih memerlukan upaya luar biasa dalam mengatasi pemberantasan korupsi," ujar Jokowi.

(baca: Ketua Pansus Angket KPK: Enggak Ada Urusan, Jalan Terus...)

Jokowi tak menjawab saat ditanya apakah Pansus Angket KPK yang dibentuk DPR akan melemahkan atau menguatkan lembaga anti-rasuah itu.

Jokowi juga enggan berkomentar saat ditanya apakah ia akan berkomunikasi dengan ketua umum partai politik untuk membicarakan hak angket KPK ini.

"Itu wilayahnya DPR," jawab Jokowi singkat.