JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menilai Presiden Joko Widodo bisa mempengaruhi partai koalisi yang mendukung pemerintahannya untuk menarik dukungan terhadap hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Zainal dalam diskusi bertema "Menyelamatkan KPK" yang diselenggarakan di kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jalan KH Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).
Zainal menyebut, Jokowi pernah mengatakan mendukung penuh setiap langkah KPK. Tapi yang menjadi menarik, lanjut Zainal, sebagian besar pendukung hak angket ini adalah partai pendukung Jokowi.
(Baca: Jokowi: Saya Sangat Mendukung Langkah KPK)
Karenanya, dia berharap Jokowi bisa menarik partai pendukungnya untuk mundur dari angket KPK.
"Artinya apa, kalau Jokowi mengatakan saja tolong partai-partai mundur dari persoalan KPK, seharusnya mereka mundur," kata Zainal.
(Baca: Hak Angket Dipandang Sebagai Bentuk Perlawanan Balik Koruptor)
Zainal menilai Jokowi tentu punya keterkaitan dengan partai politik pendukungnya. "Dan koalisi besar itu bisa dipakai untuk menggemboskan (angket)," ujar Zainal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.