Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekolah dan Pondok Pesantren di NTB Rentan Disusupi Pemahaman Radikal

Kompas.com - 13/06/2017, 13:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

LOMBOK, KOMPAS.com - Kepala Polres Lombok Tengah AKBP Kholilur Rochman mengatakan, wilayah Lombok Tengah terdapat 230 pondok pesantren dan ratusan sekolah umum yang rentan disusupi ajaran radikal.

Sebab, beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat menjadi basis kelompok teroris berkedok pondok pesantren, yang pengajar dan santrinya memiliki kegiatan semi militer dan ajaran radikal.

"Saya katakan bahwa ada potensi kelompok- kelompok radikal dan intoleransi juga ada di wilayah kita," ujar Kholilur saat ditemui di SMA Negeri 1 Praya, Lombok Tengah, Selasa (13/6/2017).

Polres Lombok Tengah memiliki sejumlah kegiatan untuk menangkal ajaran tersebut masuk ke lingkungan sekolah. Salah satunya dengan memberi materi soal radikalisme dan terorisme.

Anggota pembinaan masyarakat di Polres dan Bhabinkamtibmas diturunkan untuk menjadi pembicara di sekolah-sekolah dan pondok pesantren.

"Pada intinya yang kami tekankan selain kamtibmas mengenai kegiatan intoleransi yang saat ini berkembang," kata Kholilur.

Kholilur mengatakan, tak hanya anak muda yang rentan menjadi sasaran kelompok teroris untuk merekrut anggota. Orang dewasa juga berpotensi disusupi pikirannya agar menganut ideologi radikal.

Oleh karena itu, setiap pekan Binmas Polres Lombok Tengah turun ke desa untuk berdialog dengan warga. Sementara Bhabinkamtibmas lebih fokus masuk ke sekolah dan pesantren.

Salah satu pemberi materi kontra radikal di SMAN 1 Praya yakni Aiptu Amiruddin, anggota Binmas Polres Lombok Tengah.

Di hadapan para siswa, ia menyebut teroris tengah aktif mencari bibit-bibit yang mudah dipengaruhi. Jangan sampai para siswa menganut ilmu agama yang membawa ke ajaran sesat.

Oleh karena itu, Amiruddin menekankan pentingnya keterbukaan siswa jika menemukan hal yang ganjil.

"Para ulama dan polisi diberikan informasi supaya menangkal ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam ajarkan rahmatan lil alamin, tidak ajarkan kekerasan," kata Amiruddin.

Amiruddin meminta para siswa untuk terbuka jika menghadapi masalah. Jika terus dipendam, maka muncul kekecewaan, rasa marah, dan bisa dengan mudah dipengaruhi "bisikan" yang menyimpang.

Tak hanya itu, para siswa diminta berguru agama Islam pada orang yang betul-betul memahami ilmu agama. Jika salah, bisa-bisa paham radikal yang masuk ke dalam diri siswa tersebut.

"Pemahaman islam harus diperkuat, harus banyak belajar, jangan sampai tersesat. Kalau kurang paham agama, diskusi," kata dia.

(Baca: Sejumlah Pondok Pesantren di NTB Terindikasi Sebarkan Paham Radikal)

Salah satu murid di SMAN 1 Praya, Melati mengatakan, sebenarnya sudah ada gerakan radikal yang masuk ke sekolahnya tanpa diketahui. Namun, pemahaman yang diajarkan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia yakini selama ini mengenai ajaran Islam.

Dengan adanya program kontra radikal dari kepolisian, maka para murid bisa mendapat bekal untuk mengantisipasi diri dari.paham teraebut.

"Kami dapat tahu mana gerakan teroris, mana yang benar-benar aliran agama kami, dan mana yang benar agama mana yang aliran keras," kata Melati.

Melati mengatakan, kelompok siswa di sekolahnya kerap membahas soal radikalisme dan perbedaannya dengan ajaran Islam. Sebagai penerus bangsa, ia tidak ingin pemahaman Islam yang benar dijadikan salah oleh beberapa pihak.

"Sebenarnya apabila ada aksi teror adalah hal yang salah karena yang saya ketahui Islam mengajarkan kami tentang kedamaian. Jadi sangat salah orang menganggap bom bunuh diri tersebut adalah cara yang benar mengajarkan Islam," kata Melati.

Kompas TV Ini Metode Ridwan Kamil Menangkal Radikalisme
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com