Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maarif Institute: Sekolah 5 Hari Bisa Tekan Perkembangkan Radikalisme

Kompas.com - 12/06/2017, 16:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan, dan delapan jam dalam satu hari diyakini bisa menangkal munculnya radikalisme di sekolah.

Menurut Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz, apabila wacana kebijakan ini diimplementasikan, kehidupan sekolah akan semakin kaya dengan kegiatan siswa yang positif dan beragam.

"Pada dasarnya Maarif Institute mendorong kebijakan ini, sekolah memiliki peran lebih aktif dan leluasa dalam upaya melawan radikalisme yang seringkali dilakukan di luar jam sekolah," kata Darraz melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin (12/6/2017).

(Baca: MUI Minta Mendikbud Kaji Ulang Kebijakan Sekolah Lima Hari)

Darraz yakin, Implementasi sekolah delapan jam sehari dapat meminimalisasi bergeraknya kelompok radikal untuk memengaruhi siswa.

"Benteng sekolah bisa diperkuat untuk menghalau kelompok radikal, dengan memperkaya kehidupan sekolah dengan kegiatan siswa yang positif dan beragam," katanya.

Darraz mengatakan, sebetulnya konsep full day school ini bukanlah barang baru di Indonesia. Dalam tradisi pendidikan di Indonesia, program ini sudah banyak dilakukan.

Menurut Darraz, kekhawatiran sebagian pihak mengenai implementasi program full day school, seharusnya bisa disikapi dengan pembuktian implementasinya tetap memenuhi hak dan kreativitas anak.

Termasuk di dalamnya, pelibatan lingkungan sekitar sekolah dalam proses pembelajaran.

(Baca: Fraksi PPP: Kebijakan Sekolah Lima Hari Menambah Persoalan Masyarakat)

"Asumsi-asumsi penolakan yang dilontarkan sebagian pihak terhadap kebijakan ini hendaknya dapat didialogkan secara konstruktif. Sepatutnya penolakan itu tidak dilakukan secara apatis," imbuh Darraz.

Dia yakin Kemendikbud telah melakukan kajian mendasar terhadap lahirnya kebijakan ini.

"Oleh karena itu, berbagai perbedaan dalam menanggapi kebijakan ini perlu didialogkan secara lebih terbuka," pungkasnya.

Kompas TV Jokowi Kagumi Kecerdasan Siswa SD Saat Bagikan KIP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com