Kompas.com - 09/06/2017, 22:09 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan jika pemerintah dan DPR bersikukuh melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani terorisme, sebagaimana diajukan dalam revisi Undang-Undang Antiterorisme, ada enam syarat yang harus dipenuhi pemerintah.

Hal ini disampaikan dalam petisi dari Koalisi Masyarakat Sipil saat jumpa pers di kantor Amnesti Internasional Indonesia, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

Anggota Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) yang membacakan petisi tersebut, Maria Katarina Sumarsih menyatakan, pelibatan militer itu harus atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara.

Sebenarnya, menurut koalisi sipil, pelibatan TNI dalam menangani terorisme sudah diatur dalam Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Mengacu pada pasal itu, sebenarnya Presiden sudah memiliki otoritas dan landasan hukum yang jelas untuk dapat melibatkan militer dalam mengatasi terorisme sepanjang ada keputusan politik negara," kata Sumarsih.

Sehingga, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme itu dilakukan jika ancaman terorisme mengancam kedaulatan dan keutuhan teritorial negara.

"Kami memandang alangkah lebih tepat jika pelibatan TNI dalam penanganan terorisme cukup mengacu pada UU TNI," ujar Sumarsih.

Pengaturan pelibatan militer dalam revisi UU Antiterorisme tanpa melalui keputusan politik negara, lanjut Sumarsih, akan menimbulkan tumpang tindih fungsi dan kewenangan antar aktor pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, akan mengancam kehjdupan demokrasi dan HAM, melanggar prinsip supremasi sipil dan dapat menarik militer kembali dalam ranah penegakan hukum sehingga dapat merusak mekanisme criminal justice system.

"Hal itu tentunya juga akan berlawanan dengan arus reformasi yang sudah menghasilkan capaian positif, yaitu meletakkan militer sebagai alat pertahanan negara demi terciptanya tentara yang profesional," ujar Sumarsih.

Poin kedua yakni pelibatan TNI itu atas permintaan dari kepolisian, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah.

Ketiga, pelibatan TNI harus dilakukan pada saat ancaman terorisme mengancam keamanan dan ketertiban yang tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian.

"Dengan kata lain, pelibatan militer itu merupakan pilihan terakhir yang dapat digunakan Presiden jika seluruh komponen pemerintah lainnya khususnya kepolisian sudah tidak dapat lagi mengatasi aksi terorisme," ujar Sumarsih.

(Baca juga: Publik Setuju TNI Dilibatkan dalam Berantas Terorisme, tetapi...)

Keempat, prajurit yang dilibatkan harus di bawah kendali operasi (BKO) kepolisian atau sifatnya perbantuan.

Kelima, pelibatan militer bersifat proporsional dan dalam jangka waktu tertentu atau sementara.

Keenam, prajurit yang dilibatkan harus tunduk kepada peradilan umum. Enam syarat ini merupakan syarat yang diajukan jika pemerintah dan DPR bersikukuh memasukan pelibatan TNI dalam revisi UU Antiterorisme.

(Baca juga: Tanpa Revisi UU, TNI Bisa Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme)

Namun, dibanding menambahkan pelibatan TNI dalam revisi UU Terorisme, pihaknya menilai alangkah lebih tepat jika pemerintah dan DPR adalah segera membentuk aturan tentang tugas perbantuan militer kepada pemerintah.

Hal tersebut sebagai aturan main lebih lanjut untuk menjabarkan mekanisme seberapa jauh, dan dalam situasi apa militer dapat memberi bantuan kepada Polri dalam mengatasi terorisme. Adapun petisi ini didukung lebih dari seratus tokoh, aktivis, cendekiawan dan lainnya.

Kompas TV Pro Kontra Pelibatan TNI Berantasan Terorisme (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Jet F-16 C/D TNI AU Resmi Pindah ke Skuadron Udara 14 Lanud Iswahjudi

Nasional
Saat Puan Maharani Turun Ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Saat Puan Maharani Turun Ke Sawah dan Tandur Padi Maju

Nasional
Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut 'Fit and Proper Test' Hari Ini

Berikut Daftar Calon Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang Ikut "Fit and Proper Test" Hari Ini

Nasional
Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Ferdy Sambo Siap Ngaku Salah di Sidang, Pengacara Brigadir J: Jika Dia Menyesal dan Minta Ampun, Telat!

Nasional
Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Komnas HAM Tegaskan ke Papua Bukan untuk Temui Lukas Enembe, tapi Lanjutkan Dialog Damai

Nasional
TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

TNI AU Mulai Siapkan Penerbang dan Teknisi Jet Tempur Rafale

Nasional
Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Ini Titik Lintas Demo Udara Pesawat dalam HUT Ke-77 TNI di Jakarta

Nasional
KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

KPAI: Kriss Hatta Beri Contoh Buruk pada Masyarakat

Nasional
Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Merespons AHY, Mahfud MD: Kasus Hukum Lukas Enembe Tak Ada Hubungannya dengan Politik

Nasional
Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Putri Candrawathi Akan Lapor Diri ke Bareskrim Siang Ini

Nasional
Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan 'Eman-eman' APBN

Saat Jokowi Kembali Ingatkan soal Gelapnya Kondisi Ekonomi 2023 dan "Eman-eman" APBN

Nasional
Soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Soal "Utusan Istana" yang Diributkan Enembe dan Demokrat, Paulus Waterpauw: Tidak Ada Itu Urusan Presiden Jokowi

Nasional
Dilema Parpol Baru di Indonesia

Dilema Parpol Baru di Indonesia

Nasional
Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa Indonesia Bangkit Diumumkan, Cek di Laman Ini...

Nasional
Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Meredam Serangan di Ruang Siber dan Penyalahgunaan Data Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.