Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tingkatkan Perlindungan WNI, KBRI Bentuk Satgas di Qatar

Kompas.com - 09/06/2017, 13:46 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Kedutaan Besar RI (KBRI) di Doha membentuk satgas khusus di Qatar setelah tujuh negara memutuskan hubungan diplomatik.

Juru Bicara Kemenlu, Arrmanatha Nasir mengatakan, langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Qatar.

"Intinya, satgas itu kan untuk memperkuat pelindungan WNI yang ada di Qatar. Kita kan tidak tahu seberapa jauh WNI membutuhkan perlindungan di Qatar, tapi kita bersiap agar WNI yang membutuhkan bantuan dari KBRI agar mereka tahu kalau di sini (di Qatar) ada yang bisa dihubungi langsung," ujar Arrmanatha di Kemlu, Jumat (9/6/2017).

Ia mengatakan, KBRI juga terus berkoordinasi dan berbagi informasi dengan WNI yang ada di Qatar.

"Jadi kami bisa kasih tahu apakah mereka harus pulang, apakah harus keluar dari Qatar," kata Arrmanatha.

(Baca: Saudi Sebut 59 Orang dan 12 Entitas Terkait Qatar dalam Terorisme)

Arrmanatha melanjutkan, berdasarkan data dari KBRI jumlah WNI di Qatar per Juni 2017 ada sekitar 29.000 jiwa. Sementara International Organization for Migration atau Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menyebut ada 43.000 WNI di Qatar.

Data yang tercatat di KBRI adalah WNI yang melapor diri ketika masuk atau keluar dari Qatar.

"Saya tidak tahu dasarnya apa data yang dikeluarkan IOM, bagaimana mereka meng-inputnya. Tapi data WNI yang kami miliki, adala yang lapor diri, sehingga kami miliki datanya  lengkap," kata Arrmanatha.

(Baca: Qatar yang Dulu Miskin Kini Jadi Salah Satu Negara Terkaya di Dunia)

Sebelumnya, Yaman, Maladewa, Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Libya, dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Alasannya, Qatar dituding melakukan langkah yang mengganggu keamanan kawasan Teluk.

Mereka menuding Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan Al Qaeda.  Pemutusan hubungan diplomatik tetap terjadi meski tuduhan itu telah disangkal Qatar.

Kompas TV Krisis Qatar Berdampak ke Pembangunan di Jalur Gaza
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com