Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Darusman Sebut Rudal Korea Utara Bisa Jangkau Ciamis

Kompas.com - 08/06/2017, 03:25 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan teknologi Korea Utara saat ini terbilang pesat. Sebab, meski dikenal negara yang sangat tertutup, Korea Utara sudah bisa menciptakan rudal yang jarak serangannya menjangkau Indonesia.

Hal itu diungkapkan mantan Pelapor PBB Khusus untuk Situasi HAM di Korea Utara, Marzuki Darusman, saat menjelaskan situasi di Korea Utara dalam acara diskusi yang digelar oleh Amnesti Internasional Indonesia di kantornya, Menteng, Jakarta, Pusat, Selasa (7/6/2017).

"Jadi kemampuan Korea Utara sekarang ini jangkauan rudalnya itu kalau ke arah utara sudah sampai ke Amerika. Kalau ke arah Selatan sampai ke Ciamis dan Kabupaten Pameungpeuk (daerah di selatan Garut, Jawa Barat), yang di situ ada pusat peluncuran satelit dan roket kita," kata Marzuki Darusman.

Menurut Marzuki, perkembangan Korea Utara yang pesat itu juga perlu diwaspadai negara lain, termasuk Indonesia.

Hubungan antara Indonesia dan Korea Utara saat ini tidak ada masalah. Namun, bisa saja Indonesia menjadi target serangan Korea Utara.

"Korea Utara dengan kemampuannya sudah menjadi suatu potensi ancaman bagi kita. Yang tadinya jauh di atas sana, sekarang kita juga jadi potensi obyek dari jangkauan militer Korea Utara," kata mantan Jaksa Agung tersebut.

Ia berpendapat, Indonesia harus mengambil sikap dengan cara memprakarasai konsolidasi dengan Korea Utara.

Namun, tidak dengan cara ikut mendukung perang terhadap Korea Utara, seperti negara lain. Cara itu dinilai justru menambah ketegangan antara Korea Selatan dengan Korea Utara di Semenanjung Korea.

Apalagi, hubungan Indonesia dengan Korea Utara selama ini baik-baik saja.

"Indonesia bisa memperkasai bagaimana ketegangan di Semenanjung Korea itu tidak melimpah kepada sikap agresif Korea Utara, karena dikelilingi negara yang memusuhinya," kata Mantan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tersebut.

Sebelumnya, Presiden keenam RI Megawati Soekarnoputri diminta Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk memfasilitasi dialog dengan Korea Utara.

(Baca: Upaya Reunifikasi, Megawati Diminta Jadi Utusan Korsel ke Korea Utara)

Megawati telah bertemu Presiden Korsel Moon Jae-in di Istana Kepresidenan Blue House, Seoul pada Senin (29/5/2017).

Seusai pertemuan, Megawati mengaku diminta Presiden Moon untuk menjadi utusan khusus atau special envoy dari Korea Selatan untuk memulai dialog dengan Korea Utara.

"Untuk kemungkinan-kemungkinan, kalau bisa ikut membantu diadakannya hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan kembali," kata Megawati, seusai pertemuan.

(Baca juga: Diplomasi Tanaman, Taman, dan Upaya Megawati dalam Reunifikasi Korea)

Kompas TV Korut Anggap Latihan Perang AS-Korsel Sebagai Provokasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com