Bantah Mendagri, Menteri Nasir Sebut Jokowi Tak Minta Terlibat Pemilihan Rektor

Kompas.com - 06/06/2017, 12:53 WIB
Presiden Joko Widodo Facebook Presiden Joko WidodoPresiden Joko Widodo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memberikan klarifikasi terkait kabar bahwa Presiden Joko Widodo ingin terlibat dalam perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurut Nasir, Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait hal tersebut.

"Tidak ada (rekomendasi) itu. Bukan Pak Presiden. Itu kan Mendagri (Tjahjo Kumolo) yang cerita itu," ujar Nasir saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).

Nasir menjelaskan, Presiden menugaskan dirinya terkait pemilihan rektor sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-undangan.

(baca: Pemerintah Ingin Presiden Terlibat Pemilihan Rektor Perguruan Tinggi)

KOMPAS.com/Kristian Erdianto Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).
Dia menegaskan, mekanisme pengangkatan rektor diatur secara jelas dalam Peraturan Menristek Dikti No. 19 tahun 2017 tentang Pengangakatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Menristek Dikti bertanggungjawab dalam penelusuran rekam jejak calon rektor.

Selain itu, Menteri memiliki kewenangan menetapkan dan melantik calon pemimpin perguruan tinggi terpilih.

"Itu semua di peraturan menteri kan sudah jelas. Presiden menugaskan Menristek Dikti dalam melakukan pemilihan rektor, diatur dengan baik dan sesuai prosedur dan perundang-undangan. Dalam hal ini harus untuk Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah ingin Presiden terlibat dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri.

Aturan saat ini, Menteri Ristek dan Dikti memiliki hak suara sebesar 35 persen untuk memilih rektor perguruan tinggi negeri.

"Penentuan rektor akan diambil langsung oleh bapak Presiden, tidak boleh Menristek Dikti. Ini yang kami usulkan. Syukur bisa di Istana pelantikannya," kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (1/6/2017).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X