Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei "Kompas": Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK Menurun

Kompas.com - 30/05/2017, 11:32 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara umum mengalami penurunan dalam satu tahun belakangan.

Hasil survei ini dipublikasikan pada Selasa (30/5/2017)

Penurunan tersebut terjadi di empat sektor bidang yang disurvei yakni di bidang politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Pada Januari 2015, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla pada empat bidang tersebut berada pada 65,1 persen.

Sementara, yang menyatakan tidak puas 34,9 persen.

Pada April 2015, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla turun menjadi 53,8 persen, sedangkan yang tidak puas 46,2 persen.

Adapun pada Oktober 2015, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla mengalami kenaikan sebesar 54,3 persen, sedangkan yang tidak puas 45,7 persen.

Baca: Survei "Kompas": 63,1 Persen Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi

Pada tahun 2016, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla juga menurun.

Pada April 2016, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla sebesar 67,4 persen,  sedangkan yang tidak puas 32,6 persen.

Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla kembali menurun menjadi 65,9 persen pada Oktober 2016. Sedangkan yang tidak puas 34,1 persen.

Sementara, pada April 2017, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla kembali menurun menjadi 61,3 persen, dan yang tidak puas 36,9 persen.

Menurut Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan, penurunan tersebut akibat lanskap politik dan sosial yang berubah drastis selama satu tahun terakhir.

Tak heran jika kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla berubah.

Kepuasan cenderung menurun meskipun belum terlalu signifikan membalikkan dukungan.

“Jika rata-rata kepuasan terhadap semua indikator dalam empat bidang (politik dan keamanan, hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial) pada tahun sebelumnya menunjukkan angka 67,4 persen, akhir April lalu turun menjadi 63,1 persen,” kata Bambang, seperti dikutip dari Harian Kompas, Selasa (30/5/2017).

Namun, penurunan ini, kata Bambang, tidak signifikan melampaui persentase kepuasan pada awal pemerintahan. 

Pada tiga bulan pertama, kepuasan atas pemerintahan Jokowi-Kalla 65,1 persen.

Tulisan ini disarikan dari berita Kompas, 30 Mei 2017, berjudul "Lanskap yang Mengubah Kepuasan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com