BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa penanganan terorisme di Indonesia memang harus komprehensif. Oleh sebab itu, Tito tak mempersoalkan jika TNI ikut terlibat aktif di dalam penanganan salah satu kejahatan luar biasa tersebut.
"Saya sudah diskusi dengan Menkopolhukam dan Panglima TNI. Intinya terorisme ini harus komprehensif. Tidak bisa hanya satu instansi," ujar Tito di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5/2017).
Sebuah tindak pidana terorisme, menurut Tito, tak hanya melulu soal penindakan. Namun juga di luar itu. Misalnya kegiatan intelijen, deradikalisasi, dan rehabilitasi. TNI pun dinilai memiliki potensi untuk turut andil di dalam segala aspek-aspek tersebut.
"Mulai dari potensi intelijen, teritorial dan tim penindakannya. Lalu kenapa tidak dimanfaatkan bersama-sama?" lanjut Tito.
Tito kemudian mencontohkan beberapa wilayah penindakan terorisme yang dapat dimasuki TNI. Contoh pertama, yakni pencegahan.
(Baca: Jokowi Minta TNI Dilibatkan dalam Penanggulangan Terorisme)
TNI bisa menggunakan 'tangan' intelijennya untuk memantau orang-orang yang diduga sebagai kelompok teror. Contoh kedua, deradikalisasi dan rehabilitasi. TNI juga bisa turut melakukan pendekatan kepada mantan narapidana kasus terorisme.
"Untuk penindakan juga bisa, Misalnya di laut lepas di mana Polri tidak memiliki aset, (TNI) bisa masuk. Pembajakan di laut, di udara juga, kenapa tidak? Pokoknya di medan-medan khusus yang Polri tidak memiliki kemampuan yang cukup semisal gunung dan hutan," ujar Tito.
Tito mengatakan, sinergi antara TNI-Polri sudah terlihat di dalam Operasi Tinombala di Poso, beberapa tahun silam.
"Apalagi, jaringan teroris sekarang kan tidak hanya jaringan lokal, tapi juga internasional. Ada di Filipina Selatan, Suriah, Afganistan, Turki dan Irak. Ini semua bisa kita sinergikan," ujar Tito.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.