Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Suap Auditor BPK, KPK Didorong Telisik Permainan Anggaran di Kementerian

Kompas.com - 29/05/2017, 09:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - KPK diminta melakukan pengembangan kasus dugaan suap yang dilakukan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kepada auditor BPK.

Salah satu pendalaman terkait penggunaan anggaran di internal Kemendes.

Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam mengatakan, ada kecurigaan dan dugaan bahwa suap kepada auditor BPK untuk menutupi permainan anggaran dalam proyek-proyek yang dilaksanakan Kementerian Desa dan PDTT.  

"KPK harus didorong untuk mendalami temuan, mengapa Kementerian aktif melakukan negosiasi, apakah ada permainan proyek di Kementerian? Karena laporan keuangan ini untuk melihat apakah anggaran dikelola dengan sesuai atau tidak," kata Roy, kepada Kompas.com, Senin (29/5/2017) pagi.

Ia menduga, suap yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kemendes tersebut tidak serta merta bertujuan agar Kementerian Desa memperoleh opini positif atas audit keuangan yang dilakukan BPK.

Baca: Mendagri Apresiasi Menteri Desa yang Persilakan BPK Audit Ulang

"Apakah ada masalah pengelolaan keuangan Kemendes, yang bisa ditemukan dalam audit BPK? Ini yang saya curigai," ujar Roy.

Roy menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari BPK, para auditor mendapatkan sejumlah temuan pemeriksaan dalam audit keuangan Kementerian Desa dan PDTT.

Salah satunya, auditor BPK menemukan ada yang tidak wajar dan tidak dapat diyakini kebenarannya dalam anggaran honorarium dan biaya operasional pendamping program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada 2015, anggaran yang dinilai tidak wajar senilai Rp 425,19 miliar.

Selain itu, untuk tahun 2016, ada anggaran yang tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp 550,47 miliar.

Baca: Menteri Desa Persilakan BPK Mengaudit Ulang Kementeriannya

Audit tersebut dipimpin oleh Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Rochmadi sebagai tersangka atas dugaan menerima suap dari Inspektur Jenderal Kemendes, Sugito.

Kompas TV Fitra: Ini Momentum Reformasi Total di BPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com