Kompas.com - 24/05/2017, 18:39 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta ahli dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak ikut campur dalam kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Fadli menilai, ahli PBB tidak mengerti demokrasi apabila ikut campur dalam hukum yang berjalan di suatu negara.

"Justru mereka ini tidak mengerti demokrasi. Demokrasi kita ini kan dibangun didasar keadilan hukum, jadi intervensi-intervensi dari luar semacam itu tidak bisa kita terima sebagai negara yang berdaulat," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Fadli mengatakan, Ahok saat ini sudah menerima vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini bisa dilihat dari sikap Ahok yang tidak mengajukan banding.

 

(Baca: Tiga Ahli PBB Desak Indonesia Bebaskan Ahok)

"Jadi saya kira harus kita dudukkan biasa saja. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum tanpa ada kecualinya. Kan itu bunyi konstitusi kita," ucap Fadli.

Oleh karena itu, Fadli menyarankan agar pemerintah tidak perlu menggubris pendapat ahli dari PBB itu.

"Mereka itu siapa. Kita kan menentukan jalan pemerintahan jalan bernegara kita sendiri dan koridor kita adalah konstitusi, UUD 1945 dan UU lainnya. Kita enggak ada urusan sama pengamat-pengamat dari luar itu," ucap Fadli. 

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengingatkan ahli PBB agar tidak mencampuri urusan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Kalla, hal ini berlaku untuk siapa pun, termasuk negara lain di dunia.

 

(Baca: Jusuf Kalla Minta Ahli PBB Tak Ikut Campur soal Hukuman Ahok)

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Nasional
Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Nasional
Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Nasional
Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Nasional
Saat Buya Syafii 'Jewer' Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Saat Buya Syafii "Jewer" Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Nasional
Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Nasional
PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Nasional
Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Nasional
Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Nasional
Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Nasional
PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Nasional
Kisah Buya Syafii Tolak Tawaran Jokowi Jadi Wantimpres karena Tak Lagi Muda...

Kisah Buya Syafii Tolak Tawaran Jokowi Jadi Wantimpres karena Tak Lagi Muda...

Nasional
PGI Usulkan Buya Syafi'i Maarif Jadi Pahlawan Nasional

PGI Usulkan Buya Syafi'i Maarif Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.