Presiden Putuskan Investasi dari China Diurus Luhut Panjaitan

Kompas.com - 23/05/2017, 19:02 WIB

Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Lihat Foto

Presiden Jokowi bersama Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menko Maritim Luhut Pandjaitan(Dok KKP)

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri yang mengurusi investasi China di Indonesia. Penunjukan oleh Presiden Jokowi dilakukan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/5/2017) kemarin.

"Kemarin ditunjuk masing-masing satu. Pak Luhut itu mengurusi (investasi dari China)," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (23/5/2017).

Sementara itu, untuk investasi dari Timur Tengah, Jepang serta Eropa, Presiden Jokowi belum menunjuk menteri sebagai pihak yang mengurusnya. Namun, Presiden akan segera menunjuknya dalam waktu dekat.

(Baca: Di China, Luhut Pamer Proyek Transportasi hingga PLTA di Indonesia)

Selain soal penunjukan itu, Jokowi juga memerintahkan Kapolri, Kepala BIN, Panglima TNI beserta tiga kepala staf TNI untuk turut mengamankan jalannya investasi yang masuk ke Indonesia. Tidak hanya dari China, namun juga dari negara lainnya.

"Investasi kan butuh stabilitas di dalam negeri. Nah karena itu Presiden memerintahkan Polri, TNI, BIN dan tiga kepala staf TNI untuk ikut mengamankan," ujar Johan.

"Konteks mengamankan ini adalah agar orang (pihak yang ingin berinvestasi) merasa aman, nyaman berinvestasi di Indonesia," lanjut dia.

Kompas TV Membaiknya iklim investasi di tanah air mulai banyak menarik perhatian investor asing. Hal ini sejalan dengan perbaikan rating yang diberikan beberapa lembaga, seperti Moody's. Sementara itu, di sisi konsumsi, belanja masyarakat pun terbukti andal ditengah kelesuan ekonomi. Dengan kondisi ini, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini juga bakal melebihi target. Apalagi, sejumlah komoditas andalan Indonesia telah membaik harganya sejalan kenaikan harga minyak dunia. Meski begitu, pemerintah tetap mewaspadai fluktuasi ekonomi dunia. Ini terkait berbagai kebijakan presiden terpilih Amerika Serikat dan juga kondisi ekonomi regional khususnya Tiongkok dan Jepang. Sementara itu, para ekonom juga mengingatkan tantangan dari dalam negeri, khususnya soal penerimaan pajak serta inflasi. Masih liarnya harga sejumlah kebutuhan akan diperparah dengan kebijakan harga terkait pencabutan subsidi tarif listrik. Tentunya target tersebut bisa terlampaui. Sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun ini bisa melebihi realisasi tahun lalu dan tentunya bisa lebih dirasakan semua kalangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.