"Investasi Bukan Ancaman bagi Bangsa Indonesia..."

BOGOR, KOMPAS.com - Dunia mulai mempercayai Indonesia sebagai negara ramah investasi. Presiden Joko Widodo pun tidak ingin jalan mulus investasi di dalam negeri itu bergeser dari isu peningkatan perekonomian ke isu politis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/5/2017), Presiden Jokowi telah menginstruksikan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan seluruh Kepala Staf TNI untuk mencegah pergeseran isu tersebut.

"Sekarang ini muncul persepsi Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi pada penanganan investasi di dalam negeri," ujar Sri usai rapat.

"Presiden lalu menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf TNI untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi," lanjut dia.

Mereka diminta menjelaskan bahwa apa yang dilakukan para investor itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia.

(Baca: Tak Mau Investasi Terganggu, Luhut Minta Jangan Ada yang Asal "Ngoceh")

Sri Mulyani menambahkan, hal yang harus disampaikan secara sederhana kepada masyarakat, yakni bagaimana investasi, baik dari swasta dalam negeri atau negara lain dapat membuka kesempatan kerja dan membuat Indonesia tidak lagi tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara yang selevel.

"Jadi, kami akan mengimbangi kemajuan di bidang ekonomi dan sosial dengan penanganan politik serta hukumnya. Dengan demikian, kita berharap investasi dan pertumbuhan ekonomi dirasa bukan ancaman bagi bangsa Indonesia, tapi kesempatan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan kita juga menjadi akuntabel," ujar Sri.

Pemerintah juga terus berkomitmen mengedepankan asas transparansi dalam hal investasi, khususnya investasi asing yang masuk ke Indonesia.

Bahkan, pemerintah siap menjelaskan ke masyarakat secara detail efek investasi bagi rakyat.

"Setiap investasi akan kami jelaskan, dananya dari mana? Bentuknya dalam ekuitas, di neraca yang mana? BUMN atau neraca pemerintah? Dan bagaimana progres ini harus diikuti secara detail agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, berapa rupiah, dollar, yen, yang masuk ke RI akan menjadi apa," ujar Sri.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, kehadiran Presiden di sejumlah konferensi tingkat tinggi, pertemuan dengan pengusaha hingga kunjungan kenegaraan ke belahan dunia tersebut adalah murni demi mengupayakan ekonomi nasional tumbuh lebih baik lagi.

"Memang, Presiden semata-mata ingin ekonomi tumbuh menjadi baik dan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani ini momentumnya akan bisa terjadi," ujar Pramono.

Misalnya saat melawat ke Beijing, China pada 14 Maret 2017. Hanya satu hari di sana, Presiden Jokowi menghadiri 'One Belt One Road Forum', sebuah jalur sutera modern yang digagas pemerintah China.

Selain itu, Presiden Jokowi bertandang ke Arab Saudi pada 21 Mei 2017 kemarin. Presiden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Arab Islamic Amerika di Riyadh.