Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/05/2017, 16:06 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menilai kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan merupakan ujian bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya memberantas kejahatan korupsi.

"Kasus Novel ini adalah ujian bagi pemerintahan Jokowi dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Arif dalam sebuah diskusi di sekretariat KontraS, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Arif sepakat dengan yang disampaikan Tama S Langkun, anggota Divisi Investigasi dan Publikasi, Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menyebut, pelaku korupsi bukanlah penjahat biasa, namun luar baisa. Kejahatannya sistematis dan melibatkan banyak pihak.

Menurut Arif, penyerangan terhadap Novel Baswedan adalah bagian dari obstruction of justice atau upaya melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Atas dasar itu, ia menilai penanganannya tidak bisa dilakukan sebagaimana menangani kasus pidana biasa.

 

(Baca: Titik Terang Kasus Novel Meredup untuk Ketiga Kalinya...)

"Tetapi ini ujian bagi komitmen pemerintahan Jokowi untuk menangani tindak pidana korupsi dan upaya-upaya penghalangannya," kata dia.

"Presiden Jokowi tidak hanya kemudian memerintah saja. Tetapi juga harus memastikan perintahnnya itu dijalankan dengan semaksimal mungkin, dan harus memastikan bahwa perintahnya itu dijalankan sesuai target," imbuh Arif.

Dalam kesempatan itu, Tama menilai ada penyerangan terhadap Novel Baswedan merupakan upaya merintangi proses hukum, atau konkretnnya menghalang-halangi kerja Novel sebagai penyidik KPK.

"Kami meminta pimpinan KPK untuk berhenti memandang bahwa perkara penyiraman terhadap Novel ini adalah penyerangan terhadap individu. Padahal, ini penyerangan terhadap KPK," ucap Tama.

Kompas TV Kondisi Membaik, Namun Mata Kiri Novel Masih Parah
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Nasional
KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

Nasional
TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

Nasional
KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

Nasional
KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

Nasional
Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Nasional
Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Nasional
Polisi Disarankan Tak Sungkan Tahan Firli karena Persoalan Pangkat

Polisi Disarankan Tak Sungkan Tahan Firli karena Persoalan Pangkat

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan Diprediksi Bisa Picu Kecurigaan Masyarakat

Firli Bahuri Belum Ditahan Diprediksi Bisa Picu Kecurigaan Masyarakat

Nasional
Firli Disarankan Segara Ditahan Demi Prinsip Kesetaraan Hukum

Firli Disarankan Segara Ditahan Demi Prinsip Kesetaraan Hukum

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan, Abraham Samad Menduga Ada 'Faktor Lain'

Firli Bahuri Belum Ditahan, Abraham Samad Menduga Ada "Faktor Lain"

Nasional
Pukul Kentongan di Depan Relawan, Cak Imin: Jika Terus Mengalir, Insya Allah Menang Telak di Pemilu 2024

Pukul Kentongan di Depan Relawan, Cak Imin: Jika Terus Mengalir, Insya Allah Menang Telak di Pemilu 2024

Nasional
Begini Cara Kementerian KP Lahirkan Pengusaha Muda di Sektor Kelautan dan Perikanan

Begini Cara Kementerian KP Lahirkan Pengusaha Muda di Sektor Kelautan dan Perikanan

Nasional
Butet Mengaku Diintimidasi Polisi, Timnas Amin Teringat Orde Baru

Butet Mengaku Diintimidasi Polisi, Timnas Amin Teringat Orde Baru

Nasional
Soal Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Ketua Bawaslu: Tak Boleh Gunakan CFD sebagai Arena Kampanye

Soal Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Ketua Bawaslu: Tak Boleh Gunakan CFD sebagai Arena Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com