19 Tahun Reformasi, 9 Kritik Amien Rais untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar "Refleksi 19 Tahun Reformasi-Menggembirakan Demokrasi Tribute to Amien Rais" di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengungkapkan sejumlah kritiknya kepada Presiden Joko Widodo.

Amien mengatakan tak akan memberikan masukan yang bertujuan "asal Presiden senang".

Pertama, sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden, ia menganggap kebijakan Jokowi banyak yang terasa kurang simpatik pada sebagian kalangan umat Islam.

Contohnya, kata Amien, Jokowi tidak berada di istana negara tatkala perwakilan Aksi Bela Islam II ingin menemuinya. Ia pun kecewa, terpukul dan terkejut.

"Anda (Jokowi) dikenal sebagai tokoh jagoan blusukan, suka menyapa dan menemui langsung berbagai kalangan masyarakat luas. Namun ketika tokoh-tokoh umat Aksi Bela Islam itu mau sowan menemui Anda guna menyampaikan aspirasi mereka, Anda malahan pergi," kata Amien.

(Baca: Pengacara: Rizieq Akan Minta Perlindungan PBB)

Kedua, Amien menilai, Jokowi telah membiarkan adanya usaha-usaha untuk melakukan kriminalisasi terhadap para ulama sebagai rujukan umat. Padahal, ulama itu tempat mencari penerangan dan kesejukan buat umat Islam.

"Saya agak kuatir bila akhirnya banyak dari ulama berbagai kelompok umat Islam tidak lagi berani menyuarakan kebenaran karena tekanan, ancaman, atau karena kooptasi," katanya.

"Massa umat bisa jadi bingung. Massa itu bisa saja mengalami frustasi yang dapat bermuara pada letupan-letupan politik yang tidak kondusif bagi keamanan dan integritas negeri," tambahnya.

Ketiga, Amien mengkritik rencana pemerintah yang dapat menambah keraguan umat pada Jokowi. Yakni rencana penggunaan dana Haji untuk pembangunan infrastruktur.

"Dana Haji yang liquid sekarang ini, bila informasi yang saya peroleh benar, ada sekitar 93 triliun rupiah," ujarnya.

(Baca: Dana Haji Diusulkan untuk Infrastruktur, Ini Kata Menteri Agama)

Amien menilai, penggunaan dana keagamaan untuk pembangunan infrastruktur, menciderai amanat keagamaan. Sebab, perbaikan pelayanan haji Indonesia di tanah suci sungguh masih jauh memadai dibandingkan dengan haji Malaysia, Iran atau Turki.

"Masih ada banyak cara lain untuk memperoleh dana pembangunan infrastruktur kita. Dana haji dipinjam untuk membiayai infra-struktur, tetap kedengaran ganjil. Carilah pinjaman dari sumber lain," ujarnya.

"Jangan karena sudah mentok cari dana pembangunan infrastruktur, lantas secara serampangan dana haji mau diserbu. Mohon rencana ini dibatalkan," kata dia.

Keempat, Amien ingin Jokowi mengakhiri penjajahan ekonomi asing di Blok Mahakam dan Freeport-McMoran.

"Saya tahu Kontrak Karya antara Freeport-McMoRan dan Indonesia sejak 1967 mengandung banyak misteri. Ada oknum-oknum yang membela kepentingan PT Freeport secara mati-matian. Seolah-olah kalau Indonesia tidak memperpanjang kontrak dengan PT Freeport, Indonesia akan kiamat," kata Amien.

Amien pun ragu, Menteri ESDM Ignatius Jonan dan wakilnya Archandra Tahar berani mengambil langkah-langkah tersebut.

"Kita sudah sama-sama tahu masalah ini. Tidak mungkin kita lempar batu sembunyi tangan. Mereka hanyalah pembantu Anda," kata Amien.

(Baca: Pemerintah Pantau Keseriusan Freeport Bangun "Smelter" dalam 6 Bulan)

Tak hanya Freeport, ia pun ingin ada kedaulatan ekonomi yang bisa ditegakkan di Blok Mahakam.

"Kapan kita mengakhiri penjarahan asing di Blok Mahakam yang sudah berlangsung setengah abad," tanya Amien.

Kelima, Amien menyebut penegakan hukum di zaman Jokowi belum mengalami perbaikan. Bahkan makin buruk.

"Sangat terlihat kenyataan implementasi hukum yang over-diskriminatif. Istilah tebang pilih kedengaran terlalu lembut. Ini bisa jadi resep jitu mempercepat Indonesia menjadi lawless state atau lawless country. Negara dan negeri tanpa hukum," kata dia.

Keenam, kata Amien, ancaman keutuhan NKRI di zaman kepemimpinan Jokowi terasa lebih nyata. Amien, ingin Jokowi belajar dari kehancuran Uni Soviet dan Yugoslavia. Negara yang pernah menjadi negeri adidaya seperti Amerika Serikat.

"Setelah sekitar 70 tahun melewati kehidupannya, Uni Soviet bubar dan kini menjadi 15 negara kecil-kecil. Kecuali Rusia, yang tidak lagi memiliki peran global seperti masa lalu," katanya.

Dua negara besar itu kata Amien, bubar karena mayoritas orang Russia di Uni Soviet dan Yugoslavia memaksakan kehendaknya diatas puluhan kelompok etnik lain.

"Moral dan politik yang dapat kita ambil adalah mayoritas di negara manapun tidak boleh mentang-mentang menindas minoritas. Akibatnya kehancuran," katanya.

"Demikian juga kalau ada minoritas yang berlagak mentang-mentang terhadap mayoritas. Kehancuran akan datang lebih cepat," lanjutnya.

Ketujuh, Amien mewanti-wanti Jokowi agar tidak pernah berpikir menjadikan Indonesia menjadi  economic backyard atau halaman belakang ekonomi RRC, tempat buang sampah.

"Hindari berpikir RRC sentris dalam membangun ekonomi. Berkaitan dengan hal ini, proyek reklamasi Jakarta Utara yang akan menjadi landasan usaha lebensraum RRC, sebaiknya segera dihentikan," kata Amien.

(Baca: Panglima TNI Tersinggung Aksi Umat Islam Dikaitkan Upaya Kudeta)

Kedelapan, Amien mengkritik Jokowi, agar rezimnya tidak mudah menciduk orang-orang tertentu yang dalam pandangannya berbahaya, dengan tuduhan makar.

"Kekuasaan yang mulai panik dan lepas dari nilai-nilai moral, biasanya agak serampangan menuduh orang-orang tertentu sebagai pelaku makar atau lebih gawat lagi, sebagai teroris," katanya.

"Kalau memang gerak-gerik mereka mencurigakan mengarah pada makar atau terorisme, setelah ditahan sesegera mungkin dilimpahkan ke Kejaksaan. Biarlah hukum yang berbicara, itupun harus bersifat terbuka, supaya proses hukum berjalan transparan dan adil. Jika memang harus bebas, bebaskan," tambahnya.

Terakhir, Amien mengingatkan Jokowi, agar jangan pernah menganggap enteng kedaulatan rakyat. Menurutnya, kata "gebuk" harusnya tidak boleh lagi keluar dari lisan seorang Presiden.

Terlebih, Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bebas "menggebuk" kelompok-kelompok yang anti-konstitusi, anti-NKRI, ataupun yang memecah belah rakyat.

"Wah, amat mengagetkan. Dulu ada Presiden yang suka mengancam akan menggebuk rakyat yang berani menantang kebijakannya. Akhirnya sang Presiden itu tergebuk oleh people power," tutup Amien.

(Baca: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang)

Diketahui, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, acara "Refleksi 19 Tahun Reformasi-Menggembirakan Demokrasi Tribute to Amien Rais" itu digelar sebagai wujud penghormatan jasa-jasa perjuangan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut.

"Reformasi datang. Mesin reformasi digerakan oleh anak muda yakni mahasiswa dan beberapa tokoh utama yang menjadi lokomotif reformasi," kata Dahnil.

Menurut Dahnil, nama yang paling populer yang menjadi lokomotif reformasi saat itu adalah Amien Rais. Amien dinilainya sebagai sang lokomotif pembawa kegembiraan demokrasi Indonesia, ketika itu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi musuh utama.

"Pesan reformasi datang membawa perlawanan dan pembebasan terhadap musuh utama reformasi, yakni KKN. Bukan sekedar menjatuhkan dan mengganti rezim," kata Dahnil.