Dana Minim, PSI Nebeng Kantor hingga Rapat di Hutan

Kompas.com - 15/05/2017, 21:32 WIB
(kiri ke kanan) Koordinator Divisi Jaringan ICW Abdullah Dahlan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi PP Muhammadiyah  Virgo Gohardi dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Senin (15/5/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDIN(kiri ke kanan) Koordinator Divisi Jaringan ICW Abdullah Dahlan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi PP Muhammadiyah Virgo Gohardi dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Senin (15/5/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menegaskan bahwa partainya menghindari setiap kemungkinan terjadinya politik uang.

Setiap orang yang ingin mendaftar menjadi anggota, pengurus, hingga calon legislatif dan calon kepala daerah nantinya, akan bebas dari pungutan biaya apa pun.

Sistem ini diyakini bisa mencegah korupsi yang dilakukan para kader setelah nantinya memegang jabatan publik.

"Kami mulai dari bahan baku yang belum terkontaminasi," kata Grace dalam diskusi "Yang Muda yang Antikorupsi" di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Lalu, dari mana PSI mendapat uang untuk berbagai kegiatan operasional yang tidak sedikit?

"Banyak sekali memang yang tanya, kalian dapat duit dari mana? Cukongnya siapa?" kata Grace.

Mantan presenter televisi ini mengakui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk operasional partai tidaklah sedikit.

Apalagi, partai yang lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum. Partai harus memiliki setidaknya kantor di 34 provinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan.

Akhirnya, kata dia, banyak pengurus di daerah yang menjadikan rumah mereka sebagai kantor. Padahal banyak pengurus PSI di daerah yang masih berusia muda dan belum memiliki rumah, sehingga harus menggunakan rumah orangtuanya.

Bahkan ada warga yang bukan pengurus namun bersedia meminjamkan rumahnya.

"Kantor PSI Hampir 100 persen tidak ada yang nyewa," ucap Grace.

(Baca: PSI Buka Pusat Pelaporan Politik Uang)

Cara lain untuk menghemat pengeluaran, lanjut Grace, adalah menekan biaya rapat. Jika partai lain biasanya menggelar rapat di hotel berbintang, PSI justru kerap melakukan rapat dengan suasana santai di restoran hingga alam terbuka.

"Banyak kopi darat kita lakukan sambil susur gua, piknik di tepi hutan. Kalau anak muda kan enggak rewel. Yang penting bisa kumpul," ucap Grace.

Kompas TV Begitu berharganya suara Anda dalam pilkada serentak, tapi bukan berarti pilihan politik bisa dengan mudah digadai dengan uang. Di saat masa tenang, dugaan praktik politik uang rawan terjadi. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh menerima laporan warga, mendapat surat undangan pemberitahuan pemungutan suara yang di dalamnya terselip uang sebesar Rp 100 ribu. Indikasi praktik politik uang yang mengarahkan pemilik suara untuk memilih salah satu pasangan calon diduga terjadi di Yogyakarta. Panitia Pengawas Pemilu Kulon Progo, Yogyakarta, tengah berkooridnasi dengan polisi dengan bukti uang dan kalender bergambar salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Sementara di Jakarta demi menangkal praktik politik uang di Pilkada DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan membentuk tim gabungan operasi tangkap tangan money politics atau OTT politik uang. Kepolisian akan menindak secara hukum bagi siapa saja yang terbukti memberi atau menerima uang untuk mengarahkan suara pada salah satu paslon di hari pemungutan suara. Ketua Bawaslu DKI Jakarta juga mengimbau masing-masing paslon beserta tim suksesnya agar tidak melakukan hal yang dapat mencederai Pilkada 2017. Tak hanya butuh pengawasan, kewaspadaan akan praktik politik uang di penyelenggaraan pilkada serentak, 15 Februari mendatang juga membutuhkan kewaspadaan di segala lini, termasuk dari Anda, para pemilik suara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Jokowi: Belum Ada Penelitan Tunjukkan Virus Corona B.1.1.7 Lebih Mematikan

Nasional
Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X