Dana Minim, PSI Nebeng Kantor hingga Rapat di Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menegaskan bahwa partainya menghindari setiap kemungkinan terjadinya politik uang.

Setiap orang yang ingin mendaftar menjadi anggota, pengurus, hingga calon legislatif dan calon kepala daerah nantinya, akan bebas dari pungutan biaya apa pun.

Sistem ini diyakini bisa mencegah korupsi yang dilakukan para kader setelah nantinya memegang jabatan publik.

"Kami mulai dari bahan baku yang belum terkontaminasi," kata Grace dalam diskusi "Yang Muda yang Antikorupsi" di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Lalu, dari mana PSI mendapat uang untuk berbagai kegiatan operasional yang tidak sedikit?

"Banyak sekali memang yang tanya, kalian dapat duit dari mana? Cukongnya siapa?" kata Grace.

Mantan presenter televisi ini mengakui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk operasional partai tidaklah sedikit.

Apalagi, partai yang lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum. Partai harus memiliki setidaknya kantor di 34 provinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan.

Akhirnya, kata dia, banyak pengurus di daerah yang menjadikan rumah mereka sebagai kantor. Padahal banyak pengurus PSI di daerah yang masih berusia muda dan belum memiliki rumah, sehingga harus menggunakan rumah orangtuanya.

Bahkan ada warga yang bukan pengurus namun bersedia meminjamkan rumahnya.

"Kantor PSI Hampir 100 persen tidak ada yang nyewa," ucap Grace.

(Baca: PSI Buka Pusat Pelaporan Politik Uang)

Cara lain untuk menghemat pengeluaran, lanjut Grace, adalah menekan biaya rapat. Jika partai lain biasanya menggelar rapat di hotel berbintang, PSI justru kerap melakukan rapat dengan suasana santai di restoran hingga alam terbuka.

"Banyak kopi darat kita lakukan sambil susur gua, piknik di tepi hutan. Kalau anak muda kan enggak rewel. Yang penting bisa kumpul," ucap Grace.