Kompas.com - 15/05/2017, 21:32 WIB
(kiri ke kanan) Koordinator Divisi Jaringan ICW Abdullah Dahlan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi PP Muhammadiyah  Virgo Gohardi dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Senin (15/5/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDIN(kiri ke kanan) Koordinator Divisi Jaringan ICW Abdullah Dahlan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi PP Muhammadiyah Virgo Gohardi dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Senin (15/5/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menegaskan bahwa partainya menghindari setiap kemungkinan terjadinya politik uang.

Setiap orang yang ingin mendaftar menjadi anggota, pengurus, hingga calon legislatif dan calon kepala daerah nantinya, akan bebas dari pungutan biaya apa pun.

Sistem ini diyakini bisa mencegah korupsi yang dilakukan para kader setelah nantinya memegang jabatan publik.

"Kami mulai dari bahan baku yang belum terkontaminasi," kata Grace dalam diskusi "Yang Muda yang Antikorupsi" di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Senin (15/5/2017).

Lalu, dari mana PSI mendapat uang untuk berbagai kegiatan operasional yang tidak sedikit?

"Banyak sekali memang yang tanya, kalian dapat duit dari mana? Cukongnya siapa?" kata Grace.

Mantan presenter televisi ini mengakui bahwa biaya yang dibutuhkan untuk operasional partai tidaklah sedikit.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi, partai yang lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum. Partai harus memiliki setidaknya kantor di 34 provinsi, 75 persen kabupaten/kota dan 50 persen kecamatan.

Akhirnya, kata dia, banyak pengurus di daerah yang menjadikan rumah mereka sebagai kantor. Padahal banyak pengurus PSI di daerah yang masih berusia muda dan belum memiliki rumah, sehingga harus menggunakan rumah orangtuanya.

Bahkan ada warga yang bukan pengurus namun bersedia meminjamkan rumahnya.

"Kantor PSI Hampir 100 persen tidak ada yang nyewa," ucap Grace.

(Baca: PSI Buka Pusat Pelaporan Politik Uang)

Cara lain untuk menghemat pengeluaran, lanjut Grace, adalah menekan biaya rapat. Jika partai lain biasanya menggelar rapat di hotel berbintang, PSI justru kerap melakukan rapat dengan suasana santai di restoran hingga alam terbuka.

"Banyak kopi darat kita lakukan sambil susur gua, piknik di tepi hutan. Kalau anak muda kan enggak rewel. Yang penting bisa kumpul," ucap Grace.

Kompas TV Begitu berharganya suara Anda dalam pilkada serentak, tapi bukan berarti pilihan politik bisa dengan mudah digadai dengan uang. Di saat masa tenang, dugaan praktik politik uang rawan terjadi. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh menerima laporan warga, mendapat surat undangan pemberitahuan pemungutan suara yang di dalamnya terselip uang sebesar Rp 100 ribu. Indikasi praktik politik uang yang mengarahkan pemilik suara untuk memilih salah satu pasangan calon diduga terjadi di Yogyakarta. Panitia Pengawas Pemilu Kulon Progo, Yogyakarta, tengah berkooridnasi dengan polisi dengan bukti uang dan kalender bergambar salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Sementara di Jakarta demi menangkal praktik politik uang di Pilkada DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan membentuk tim gabungan operasi tangkap tangan money politics atau OTT politik uang. Kepolisian akan menindak secara hukum bagi siapa saja yang terbukti memberi atau menerima uang untuk mengarahkan suara pada salah satu paslon di hari pemungutan suara. Ketua Bawaslu DKI Jakarta juga mengimbau masing-masing paslon beserta tim suksesnya agar tidak melakukan hal yang dapat mencederai Pilkada 2017. Tak hanya butuh pengawasan, kewaspadaan akan praktik politik uang di penyelenggaraan pilkada serentak, 15 Februari mendatang juga membutuhkan kewaspadaan di segala lini, termasuk dari Anda, para pemilik suara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Ditjen Imigrasi Jelaskan Kronologi Kepemilikan Paspor Palsu Adelin Lis

Nasional
24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

24 Pegawai Masih Bisa Dibina Setelah Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Sebagian Tak Mau

Nasional
KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

KSAL Resmikan Skuadron Udara Antikapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Satgas Covid-19 Sarankan Warga Pakai Masker Medis Dilapis Masker Kain

Nasional
Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Lewat “Qurban 2021”, Dompet Dhuafa Berkomitmen Salurkan Hewan Kurban ke Pelosok Negeri

Nasional
Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Pelanggaran Mudik Lebaran yang Berujung Kenaikan Kasus Covid-19...

Nasional
UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Juni: 12.320.386 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Soal Status Pegawai yang Tak Lolos TWK, Hotman Tambunan: Pegawai Sudah Tahu Apakah Akan Dibina atau Diberhentikan

Nasional
Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Jubir: Wapres Minta Pembangunan di Papua Jangan Dihambat dengan Persoalan Politik dan Keamanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X