Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menaker Analogikan Pengelolaan TKI seperti Industri Sepak Bola

Kompas.com - 15/05/2017, 19:01 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri membuat analogi mengurus tenaga kerja Indonesia seperti manajemen sepak bola.

"Kalau kita anggap sekadar permainan, ya jadinya begitu-begitu saja. Tetapi kalau dilihat sebagai industri sepak bola, situasinya menjadi lain," kata Hanif di Jakarta, Senin (15/5/2017).

"Karena dia harus dikelola secara profesional, akhirnya bisa menghidupi pemain, menghidupi wasit, stakeholders, masyarakat juga happy menonton sepak bola," ujarnya.

Menurut Hanif, kondisi ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja Indonesia (TKI), juga belum dikelola secara maksimal.

Tak heran sumber daya manusia Filipina yang bekerja di luar negeri lebih banyak dibandingkan Indonesia, yakni 1,8 juta dibandingkan 400.000 per tahun.

Dari segi remitansi, tenaga kerja Filipina yang bekerja di luar negeri bisa mengirimkan sebanyak Rp 320 triliun per tahun ke kampung halamannya. Sebagai pembanding, remitansi dari TKI baru kisaran Rp 119-120 triliun per tahun.

"Dalam perspektif lebih besar, saya ingin mendorong ke depan bagaimana ekonomi migrasi (TKI) ini menjadi perhatian kita. Kalau menjadi perhatian, maka kita butuh yang namanya sistem manajemen SDM," ucap Hanif.

Indonesia saat ini kata Hanif memiliki keunggulan komparatif, yaitu SDM yang melimpah. Namun, kuantitas yang besar itu tidak dibarengi dengan tingginya kualitas.

Atas dasar itu, sistem manajemen SDM yang pertama dibangun ialah meningkatkan kompetensi SDM.

"Kalau kita bisa masuk ke sana (SDM berkompeten), cepat atau lambat masalah SDM ini (berubah) menjadi keunggulan. Selama ini SDM hanya menjadi beban, karena pendidikan yang masih terbatas," ucap Hanif.

(Baca juga: 470 TKI Ilegal Pulang dari Malaysia dengan Biaya Sendiri)

Kompas TV Hindari Kekerasan, TKI Ini Lompat dari Lantai Dua Rumah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com