Yusril Minta Pemerintah Proporsional Sikapi HTI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berpendapat, permohonan pembubaran Hizbut Thahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah merupakan persoalan sensitif.

Sebab, walaupun umat Islam di Indonesia belum tentu sepaham dengan pandangan HTI, organisasi tersebut selama ini dihormati dan diakui kiprah serta dakwahnya.

"Di kalangan umat Islam akan timbul kesan yang semakin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan Islam," ujar Yusril melalui siaran persnya, Senin (8/5/2017).

Bisa jadi, lanjutnya, pemerintah dianggap memberikan 'angin' kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri, yang pahamnya terang-terangan bertentangan dengan Pancasila.

Justru, menurut Yusril, pemerintah seharusnya mencari tahu akar persoalan gerakan-gerakan Islam akhir-akhir ini menguat dan sebagian di antaranya meninggalkan sikap moderat dan memilih menempuh jalan radikal dan ekstrem.

(Baca: Jubir HTI: Apa Salahnya Hizbut Tahrir?)

"Hal yang lazim terjadi adalah, radikalisme muncul karena suatu kelompok merasa diperlakukan tidak adil, termiskinkan dan terpinggirkan. Pemerintah harus bersikap proporsional memperlakukan semua komponen bangsa sehingga semua golongan dan komponen merasa sebagai bagian dari bangsa ini," ujar Yusril.

"Yang lemah terlindungi dan yang kuat tercegah dari tindakan sewenang-wenang," lanjut dia.

Diberitakan, pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh ormas Hizbut Tharir Indonesia (HTI). Menkopolhukam Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto di kantornya, Senin siang.

Pemerintah akan mengajukan permohonan pembubaran HTI itu kepada pengadilan. Nanti, pengadilan lah yang memutuskan apakah HTI benar- benar dibubarkan atau tidak.