Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Perdamaian di Semenanjung Korea Harus Segera Dikembalikan

Kompas.com - 30/04/2017, 09:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti ketegangan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara yang terjadi di Semenanjung Korea.

Dalam sesi "retreat" di KTT ke-30 ASEAN, Sabtu (29/4/2017) di Formal Living Room, Coconut Palace, Manila, Filipina, Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN harus ambil bagian untuk meredakan ketegangan tersebut.

"ASEAN harus mengirim pesan kuat kepada Korea Utara agar menaati semua resolusi Dewan Keamanan PBB," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Baca juga: China: Dialog dan Negosiasi untuk Selesaikan Krisis Korea Utara

Presiden juga mengatakan, ASEAN berharap, semua pihak yang terlibat dalam ketegangan tersebut menahan diri agar suasana tidak semakin memburuk.

"Stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea harus segera dikembalikan," ujar Jokowi.

Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan membahas situasi di Semenanjung Korea dengan Presiden Republik Rakyat China Xi Jingping.

Laut China Selatan

Selain ketegangan di Semenanjung Korea, Presiden Jokowi serta para pemimpin ASEAN lainnya juga membahas isu internasional lainnya, di antaranya pemberantasan terorisme dan Laut China Selatan. Khusus soal Laut China Selatan, para pemimpin ASEAN berharap kerangka Code of Conduct dapat diselesaikan pada pertengahan 2017 ini.

Diketahui, COC sebenarnya sudah dibahas di Bali pada Desember 2016 lalu antara ASEAN dengan China atau yang disebut "Bali Draft". Draf tersebut kemudian semakin disempurnakan dalam pertemuan di Siem Reap, Kamboja, akhir Maret 2017.

Baca juga: Rusia Dikabarkan Geser Tentaranya ke Perbatasan Korea Utara

Jokowi mengatakan, Indonesia berharap Laut China Selatan tidak dijadikan proyeksi bagi kekuatan negara-negara besar.

"Indonesia mengajak Republik Rakyat Tiongkok untuk terus memberikan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian di Laut Tiongkok Selatan," kata Jokowi.

Kompas TV Problematika Donald Trump Di 100 Hari Kepemimpinan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com