Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Apa yang Dilakukan Yorrys 'Mbalelo' terhadap Keputusan Partai"

Kompas.com - 26/04/2017, 17:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dianggap menyalahi prinsip-prinsip partai yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) soal Pestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT).

Ia dinilai melanggar prinsip loyalitas.

Penilaian itu disampaikan oleh Ketua Harian Depinas Soksi (Ormas pendiri partai) Erwin Ricardo Silalahi dan Kabid Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Partai Golkar Aziz Samual.

"Apa yang dilakukan Yorrys merupakan sikap mbalelo terhadap keputusan partai," kata Erwin dalam konferensi pers di bilangan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (26/4/2017).

Hingga saat ini, kata dia, Golkar masih memegang prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah terhadap Ketua Umum Setya Novanto yang disebut terlibat dalam kasus e-KTP.

(Baca: Yorrys Raweyai: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka e-KTP)

Yorrys dianggap tak sejalan dengan garis partai soal asas praduga tak bersalah tersebut.

Pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Yorrys dinilai memprovokasi.

"Saya mengimbau segenap jajaran kader di daerah untuk tetap merapatkan barisan, membangun soliditas, menjaga marwah dan kewibawaan Ketum Partai sebagai simbol dan marwah partai," kata dia.

Sementara itu, Aziz Samual mengajak DPD 1 dan DPD 2 untuk mendorong DPP Partai Golkar agar memnaggil Yorrys dan memberikan sanksi tegas.

"Kami semua mendorong DPP Partai Golkar untuk memanggil Saudara Yorrys untuk memberi sanksi tegas, bila perlu dipecat sebagai kader Golkar karena telah melanggar peraturan garis partai," ujar Aziz.

(Baca: Saksi E-KTP Sebut Setya Novanto Dapat Bagian 7 Persen)

Ia tak sepakat dengan pernyataan Yorrys bahwa ada faksi-faksi dalam Golkar yang menginginkan Setya Novanto segera lengser dari jabatan Ketua Umum Partai.

Menurut dia, internal Golkar tetap solid dan pernyataan Yorrys merupakan suara pribadi.

"Selama ini tidak ada. Golkar sekarang kami paling solid dan konsolidasi di daerah cukup solid. 2017 kemarin kami selenggarakan Pilkada dengan porsi 58 persen. Kami tetap solid, tidak ada pergerakan apa-apa," kata Aziz.

Kompas TV DPP Partai Golkar membantah kabar munaslub yang ditengarai akan digelar, menyangkut keterkaitan Setya Novanto dalam kasus ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com