Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: 7 Sandera WNI yang Disekap Abu Sayyaf Masih Aman

Kompas.com - 25/04/2017, 18:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun di tengah gempuran tentara Filipina di wilayah Kepulauan Sulu dan Pulau Bohol di Kepulauan Visayas, tujuh sandera berkewarganegaraan Indonesia yang ditahan kelompok Abu Sayyaf dipastikan masih hidup dan aman.

”Mereka dalam keadaan hidup. Kami percaya pada otoritas Filipina menangani kasus tersebut. Hingga kini, kami terus berkoordinasi dengan aparat Filipina,” kata Panglima TNI Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo seusai perayaan Nyepi 1939 Caka di Mabes TNI, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Menurut Gatot, semua langkah koordinasi terus dilakukan bersama otoritas di Filipina. TNI juga menyatakan terus memantau perkembangan situasi terkait nasib tujuh WNI yang menjadi sandera.

Ketujuh sandera tersebut di antaranya ditangkap kelompok Abu Sayyaf pada waktu berbeda-beda, yaitu 5 November 2016, 19 November 2016, dan 19 Januari 2017.

(Baca juga:  Pimpinan Abu Sayyaf Paling Senior yang Diburu AS Ingin Menyerah)

Para sandera tersebut adalah Kapten Kapal SSK 00520 La Utu bin Ra Ali, Kapten Kapal SN 1154/4F La Hadi La Edi, serta awak kapal pukat VW 1378 Safarudin dan Syawal. Terakhir adalah awak kapal nelayan BN 883/4/F Hamdan bin Salim, Subandi bin Sattu, dan Sudarling Samansung.

Dari informasi anggota tim negosiator yang membantu pembebasan sandera WNI dari tangan Abu Sayyaf, empat tokoh penting Abu Sayyaf, yakni Al Habsyi Misaya, Sarip Mura, Radulan Sahiron–dikenal karena bertangan satu–dan Hatib Sawadjaan, sedang diburu aparat Filipina di Filipina selatan dan Malaysia di Sabah.

Ada dua tokoh lain yang kini dicari, yakni Idang Susukan dan Apo Mike. Beberapa media lokal Filipina memperkirakan dua orang tersebut luka parah atau sudah tewas dalam serangan militer Filipina baru-baru ini.

Ditunda

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen (TNI) Totok Sugiharto, dalam ramah-tamah dengan media, Kamis (20/4), menyatakan, operasi patroli laut Indonesia-Malaysia-Filipina yang direncanakan dimulai pada 11 April 2017 ditunda.

Alasan penundaannya, lanjut Totok, karena Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana tak bisa hadir di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut rencana, Menhan Filipina bersama dengan Menhan Ryamizard Ryacudu dan Menhan Malaysia Hishamudin akan bertemu terlebih dahulu.

Kompas TV 2 ABK Terakhir TB Charles Dibebaskan Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com