Kompas.com - 25/04/2017, 14:42 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai, wajar jika Presiden Joko Widodo melontarkan wacana reshuffle kabinet.

Menurut dia, reshuffle merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap kinerja menteri di kabinet dan merupakan hak prerogatif Presiden.

"Soal reshuffle itu sepenuhnya otoritas Presiden, konstitusional itu. Evaluasi itu harus jalan, kalau tidak jalan ya nanti orang berada di zona nyaman, harus ada itu supaya ada target," kata Yasonna, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Oleh karena itu, kata Yasonna, para menteri seharusnya tak mengkhawatirkan isu reshuffle.

Yasonna juga mengaku siap jika masuk dalam daftar menteri yang akan dievaluasi oleh Presiden Jokowi.

(Baca: Saat Jokowi Singgung "Reshuffle"...)

"Semua harus siap, kalau saya yang penting kerja, kerja, kerja. Kerja keras, kerja lebih keras, kerja lebih keras lagi," lanjut dia.

Singgung "reshuffle"

Presiden Joko Widodo sempat menyinggung soal perombakan kabinet atau reshuffle dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.