Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seskab Pastikan 23 Permen yang Hambat Investasi Akan Dicabut

Kompas.com - 04/04/2017, 18:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan bahwa pembuatan peraturan menteri seharusnya atas persetujuan Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 23 regulasi baru yang dinilai menghambat investasi rupanya tidak didasarkan pada persetujuan Presiden terlebih dahulu.

"Bagi Presiden, semua hal yang berkaitan dengan regulasi, itu seharusnya dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden," ujar Pramono di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

"Nanti kami akan meminta semuanya itu dicabut," kata dia.

Kebijakan itu, lanjut Pramono, merupakan bentuk pengawasan Presiden ke menteri-menteri di bawahnya. Terlebih, Presiden lebih mementingkan peraturan yang memudahkan investasi.

Presiden Jokowi sudah berulang kali meminta supaya peraturan disederhanakan. Aturan jangan malah bikin tambah ruwet.

Sebaliknya, Jokowi ingin peraturan harus bersifat sederhana, tepat sasaran dan memudahkan orang bekerja.

Meski sudah pernah membatalkan 3.143 peraturan, nyatanya Presiden masih menemukan ada peraturan yang menurutnya menghambat, terutama menghambat investasi.

"Saya sudah sampaikan, jangan buat lagi aturan yang menambah ruwet. Jangan. Ini masih keluar. Terakhir masih keluar berapa yang baru? 23," ujar Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

(Baca juga: Jokowi Sebut Masih Ada Kementerian yang Bikin Aturan Hambat Investasi)

Jokowi menyebut, peraturan baru yang menghambat investasi adalah "penyakit lama" yang muncul kembali.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menambahkan, peraturan menteri yang menghambat investasi itu melibatkan 15 kementerian dan lembaga.

Namun, yang paling banyak adalah Kementerian perdagangan dan Kementerian Perinsustrian.

Kompas TV Presiden Joko Widodo sempat bingung dengan beberapa singkatan di bidang ekonomi. Hal ini diakui Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada acara pembiayaan proyek investasi non-anggaran pemerintah di Istana Kepresidenan. Dalam acara yang dihadiri menteri, kepala daerah, dan petinggi BUMN, Presiden kembali menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur. Meski demikian, pembangunan tak hanya mengandalkan dari APBN. Namun pemerintah harus mencari skema lain. Di sela-sela pidatonya, presiden sempat bingung dengan singkatan di bidang ekonomi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com