Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drama DPD "Ribut" Urusan Kursi Pimpinan...

Kompas.com - 04/04/2017, 06:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Kompas TV Kisruh DPD Ini Soal Masa Pimpinan Jabatan

"Saya juga menyadari pada akhirnya saya mungkin akan didemosi. Ada soal perbedaan pendapat soal keputusan MA atau putusan pimpinan, silakan. Tentu itu persoalan teknis. Saya sadar tidak bisa lagi terus melaksanakan proses itu. Saya sudah tidak lagi punya hak untuk memimpin karena berakhir masa jabatan saya," kata dia.

Farouk meninggalkan ruang sidang.

Paripurna pun dilanjutkan oleh pimpinan sementara. Sesuai peraturan, anggota DPD tertua dan termuda yang harus ditunjuk. Keluarlah nama AM Fatwa dan Rini Damayanti.

Fatwa sempat menolak menjadi pimpinan sementara. Ia ragu MA mau memimpin pembacaan sumpah jabatan jika pemilihan tetap dilakukan.

Namun, para peserta rapat berhasil meyakinkan Fatwa dan ia pun bersedia memimpin rapat.

Tata cara pemilihan pimpinan DPD pun dibacakan sekitar Pukul 00.30 WIB. Paripurna akhirnya memutuskan bahwa agenda pemilihan pimpinan dilanjutkan dengan penunjukan nama perwakilan wilayah Barat, Tengah, dan Timur. 

Di tengah proses, Oesman Sapta Odang tiba-tiba hadir dalam rapat, sekitar Pukul 00.45 WIB.

Wilayah Barat menyodorkan tiga nama, dan akhirnya memilih Darmayanti Lubis sebagai wakil  Ketua DPD.

Sementara, wilayah Timur mengajukan dua nama, namun hanya Nono Sampono yang bersedia maju.

Secara aklamasi, Oesman Sapta akhirnya dinyatakan sebagai Ketua DPD terpilih dan disetujui oleh 62 orang anggota yang hadir.

"Menetapkan Saudara Oesman Sapta sebagai Ketua, Saudara Nono Sampono sebagai Wakil Ketua 1 dan Saudari Damayanti Lubis sebagai Wakil Ketua 2," ujar Rini Damayanti.

Adapun pelantikan tiga pimpinan DPD rencananya akan dilakukan pada Selasa siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Pengacara Pegi Sebut Kapolri Lawan Perintah Presiden jika Tak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Sebuah 'Drone' Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Sebuah "Drone" Ditembak Jatuh Usai Melintasi Kantor Jampidsus Kejagung

Nasional
Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Mahfud Sebut Mual Komentari Putusan MA, Singgung Hukum Rusak dan Dirusak

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Kuasa Hukum Pegi Surati Kapolri, Desak Gelar Perkara Khusus

Nasional
Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Janji Revisi UU Polri Dibahas Terbuka, Komisi III: Jangan Terlalu Curiga

Nasional
Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Dampingi Jokowi Groundbreaking Sejumlah Infrastruktur di IKN, Zulhas: Ikhtiar Pemerintah Percepat Pembangunan

Nasional
Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Sebut Putusan MA Cacat Hukum, Mahfud: Cacat Moral Aja Tak Usah Dilaksanakan, apalagi Ini

Nasional
Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan 'Duet' di Pilkada DKJ

Lari Pagi Bersama, Zita Anjani dan Sandiaga Uno Disebut Akan "Duet" di Pilkada DKJ

Nasional
Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Gaspol! Hari Ini Ft Feri Amsari: Putusan MA, Kartu Sakti Kaesang ke Pilkada DKI?

Nasional
Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Soal Pelaksanaan Program Prioritas, Menteri Desa PDTT: Targetnya Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Nasional
Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Pengamat Sebut Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Bisa Saling Sandera karena IKN

Nasional
Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Kepada Menko Airlangga, US Secretary of Commerce Nyatakan Dukung Penguatan Kinerja Perekonomian Indonesia

Nasional
Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Ketua Komisi III DPR Sebut UU KPK Bisa Direvisi karena Banyak yang Komplain

Nasional
Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Soal Putusan MA Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud: Destruktif, Tidak Progresif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com