Peringkat Pertama Seleksi Calon Hakim MK, Ini Komentar Saldi Isra

Kompas.com - 03/04/2017, 14:15 WIB
Saldi Isra. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN KOMPAS/HENDRA A SETYAWANSaldi Isra. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra mendapatkan rangking pertama dalam seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi.

Ia bersaing dengan dosen Universitas Nusa Cendana Bernard L Tanya di peringkat kedua dan mantan pejabat Kementerian Hukum dan HAM Wicipto Setiadi di urutan ketiga.

Panitia Seleksi calon Hakim MK sudah memberikan tiga nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

(baca: Tiga Calon Hakim MK Diserahkan ke Jokowi, Saldi Isra Urutan Pertama)

Meski berada di peringkat pertama, Saldi Isra tidak merasa peluangnya akan lebih besar untuk terpilih.

"Bagi saya peringkat satu, dua atau tiga sama saja," kata Saldi kepada Kompas.com, Senin (3/4/2017).

Saldi mengaku menyerahkan sepenuhnya ke Presiden apakah akan memilih dirinya atau kedua calon lain.

"Karena ini kan sudah masuk otoritas Presiden Jokowi," ucap Saldi.

(baca: Biasa Menguji, Saldi Isra Deg-degan Diuji Pansel MK)

Saldi mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi wawancara terbuka sehingga bisa mendapat nilai tertinggi dari pansel.

"Saya ditanya, ya saya jawab, agak nervous juga sih karena saya biasanya yang menyeleksi," ucap mantan Ketua Pansel Calon Hakim MK ini.

Presiden Jokowi memiliki waktu 7 hari untuk memilih dan melantik satu dari tiga nama yang sudah diserahkan pansel.

Calon yang terpilih nantinya akan menggantikan posisi Patrialis Akbar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus suap.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X