Biasa Menguji, Saldi Isra Deg-degan Diuji Pansel MK

Kompas.com - 27/03/2017, 12:03 WIB
Saldi Isra usai seleksi hakim MK di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/3/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINSaldi Isra usai seleksi hakim MK di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengaku deg-degan saat menjalani wawancara terbuka oleh panitia seleksi.

Wawancara dilakukan pada Senin (27/3/2017), di Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Ya, saya kan orang yang biasa nguji orang. Ini sekarang diuji. Jadi ada deg-degan juga," kata Saldi usai seleksi.

Mantan ketua panitia seleksi hakim MK ini mengaku kerap kali tidak menyangka dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Misalnya, ada pertanyaan mengenai kode etik hakim MK.


"Saya kaget. Waduh ini saya tidak ingat. Yang saya tahu ada kode etik. Tapi nomornya tidak ingat," ucap Saldi.

"Jadi ada kejutan-kejutan pertanyaannya yang bikin kalau tadi saya was-was, perkembangan di dalam membuktikan was-was saya benar," tambahnya.

Saldi mengaku memang tidak banyak melakukan persiapan untuk menjalani seleksi hari ini. Sebab, ia merasa sudah menjadi orang yang sehari-hari bergulat di isu konstitusi.

"Orang kemarin saja saya masih seleksi calon penasihat KPK sampai jam 8 malam. Sampai hotel tidur," ucapnya.

Guru besar Universitas Andalas ini mengaku mencalonkan diri sebagai Hakim MK karena ingin memperbaiki MK dari dalam. Ia melihat banyak berbagai persoalan yang terjadi di MK.

"Situasi sekarang sangat menantang kalau masuk MK. Kasus Pak Akil, Pak Patrialis, belakangan ada permohonan yang hilang segala macam. Itu kan tantangan yang besar menurut saya, yang harus dibangun bersama dengan hakim lain," ucapnya.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X