Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Presiden Jokowi, KPPU Lapor soal Kartel Daging Sapi

Kompas.com - 30/03/2017, 18:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) melaporkan adanya kartel daging sapi kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

"Kami sampaikan kepada Presiden, dugaan kami harga daging sapi mencapai Rp 140 ribu hingga Rp 150 ribu per kilogram yang beberapa waktu lalu itu disebabkan oleh kartel," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf, setelah bertemu Presiden.

Rauf mengatakan, Presiden meminta KPPU memberantas kartel daging sapi di Indonesia.

Selama dua tahun terakhir, lanjut Rauf, perkara-perkara yang diurus KPPU sebagian besar soal dugaan aksi kartel dalam mempermainkan harga suatu komoditas pangan, salah satunya daging sapi.

Selain daging sapi, KPPU juga terus memantau fluktuasi harga daging unggas. KPPU juga menduga ada dugaan kartel pada komoditas itu.

"Makanya kami akan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mendorong kemitraan di unggas. Ini untuk mengatasi harga daging unggas yang harganya rendah di tingkat peternak tapi tinggi di pasaran," ujar Rauf.

Aksi kartel itu, lanjut dia, berimbas pada matinya aktivitas para peternak kecil.

Ke depan, KPPU akan membantu kemitraan antara para peternak kecil dengan peternak besar agar usaha kecil rakyat bisa terus berlanjut.

"Dengan bermitra bersama, mereka bisa hidup bersama, bukan malahan menjadi kemitraan yang ekspolitatif," ujar Rauf.

Kompas TV Kementerian Keuangan menandatangi perjanjian kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menekan harga daging di pasar. Dalam pemantauan pemerintah, harga daging sapi saat ini sangat kental praktik kartel. Soalnya, selain produksi lokal, pasokan daging sapi Indonesia juga masih diisi oleh daging impor. Akan tetapi, meski impor sapi dan produk dagingnya meningkat hingga belasan kali lipat, tapi harga terus bertahan tinggi. Hal ini mempertegas adanya praktik kartel di pasar daging. Untuk itu, pemerintah bersama KPPU menyiapkan denda hingga Rp 25 miliar untuk memberikan efek jera.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com