Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Pertanyakan Tujuan Aksi 313

Kompas.com - 30/03/2017, 17:10 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mempertanyakan tujuan dan arah aksi unjuk rasa "313" yang akan digelar pada Jumat (31/3/2017) besok.

Menurut Wiranto, pemerintah sudah menyelesaikan berbagai masalah hukum yang menyangkut Pilkada, khususnya DKI Jakarta.

"Saya justru menyangsikan aksi itu arahnya ke mana, sebab pemerintah sudah sangat serius untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang menyangkut Pilkada, yang menyangkut kegiatan atau tindakan lain yang mengganggu pilkada itu sendiri. Sudah, kami sudah jalankan itu semua," ujar Wiranto, saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis (30/3/2017).

Ia mengatakan, aksi unjuk rasa yang dihadiri oleh ratusan orang tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum dan aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, Wiranto meminta seluruh pihak agar menunggu proses hukum pilkada sesuai peraturan yang berlaku dan mengawal dengan cara yang elegan.

(Baca: FUI: Aksi 313 Akan Diikuti 100.000 Orang dari Berbagai Daerah)

Kepolisian juga diminta untuk tidak ragu bertindak jika aksi unjuk rasa mengarah pada upaya perusakan dan kekacauan.

"Kita hidup tenang sajalah. Ikuti peraturan yang berlaku. Kita tunggu proses pilkada dikawal dengan baik, jujur, adil, dan transparan. Itu lebih elegan daripada ramai-ramai turun ke jalan melakukan aksi-aksi yang kalau ditunggangi pihak lain, pihak yang tujuannya ingin mengacau ini kan tidak bagus," papar Wiranto.

Menurut informasi, aksi 313 rencananya diisi dengan shalat Jumat di Masjid Istiqlal dan penyampaian tuntutan di depan Istana Negara.

Sekitar 100.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia akan berpartisipasi dalam aksi 313.

(Baca: Bertemu Jokowi, Ketua MUI Sebut Tak Bahas Aksi 313 secara Khusus)

Tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi 313 yakni meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatan Gubernur DKI Jakarta karena menjadi terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

Koordinator aksi dari Forum Umat Islam (FUI) Bernard Abdul Jabbar mengatakan, ribuan orang dari berbagai ormas rencananya akan melaksanakan shalat Jumat di Masjid Istiqlal kemudian berjalan kaki ke Istana Merdeka untuk menyampaikan aspirasinya.

Dia menyatakan, aksi tersebut akan berjalan damai.

Kompas TV Ketua PBNU Sayangkan Tujuan Aksi 313

mengatakan, aksi unjuk rasa yang dihadiri oleh ratusan orang tersebut berpotensi mengganggu ketertiban umum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com