Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HKBP Jaga Kerukunan Antarumat Beragama, Jokowi Berterima Kasih

Kompas.com - 27/03/2017, 17:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu pengurus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Senin (27/3/2017) siang.

Dalam pertemuan itu, Jokowi bertanya kepada pengurus HKBP mengenai kondisi umat Kristen di Tanah Air.

Salah satu pertanyaan Jokowi adalah mengenai dampak pilkada serentak terhadap hubungan antarumat beragama, terutama intoleransi. Lantas apa jawaban pengurus HKBP?

"Jawaban kami adalah pengalaman kami. Dari pengalaman kami, terutama di masyarakat Sumatera Utara memang kami memiliki kepelbagaian agama, suku, bangsa dan budaya. Tapi semua kepelbagaian itu dapat kami rakit, dapat kami jalin bersama," ujar Ketua Ephorus HKBP Darwin Lumbantobing, usai pertemuan.

"Karena masyarakat Sumatera Utara, terutama di wilayah pelayanan kami, ikatan kekeluargaan sebagai suku Batak, lebih intens, lebih positif dan lebih dapat dipahami, walaupun berbeda agama. Jadi (intoleransi) tidak begitu terasa," kata dia.

Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang hadir pada pertemuan itu menambahkan, laporan Darwin bukan tanpa dasar. HKBP memiliki 6.000 gereja yang tersebar di penjuru Indonesia.

"Jadi di seluruh Indonesia juga kami pantau dan itu yang dilaporkan Ephorus ke Presiden tadi," ujar Effendi.

"Ada akar budaya yang turut memperkuat sehingga dinamika politik itu tidak bisa mengganggu jalannya toleransi di Indonesia, khsususnya di warga HKBP," tutur dia.

Presiden pun berterima kasih kepada pengurus HKBP yang telah membantu menenangkan situasi akibat kegaduhan terkait pilkada.

Kompas TV Pentingnya Menjaga Rasa Toleransi Antarumat Beragama
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com