Izin Bangun Rumah Subsidi Masih Dipersulit, Apersi "Curhat" ke Wapres

Kompas.com - 20/03/2017, 13:33 WIB
Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah KOMPAS.com / DANI PRABOWOKetua Umum Apersi Junaidi Abdillah
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menilai, proses perizinan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpeghasilan rendah di daerah masih dipersulit pemerintah daerah.

Padahal, pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah untuk mempersingkat proses perizinan bersubsidi.

“Pelaksanaan di daerah masih banyak hambatan. Katakan lah satu atap, tapi masih terjadi juga banyak pintunya. Betul-betul perlu adanya pengawasan semua pihak,” kata Junaidi setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Senin (20/3/2017).

Di sejumlah daerah, kata dia, misalnya, proses perizinan bahkan mencapai lima bulan. Hal itu diyakini sebagai salah satu penghambat pembangunan rumah subsidi. Kendati demikian, ia menyatakan, hambatan itu tidak akan menurunkan niat Apersi untuk membangun rumah.

Bahkan, target pembangunan rumah subsidi untuk tahun ini naik menjadi 120.000 unit rumah dari tahun sebelumnya yang hanya 85.000 unit rumah.

“Kita tingkatkan target pembangunan rumah seiring dengan jumlah anggota yang semakin banyak dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah pusat ya. Mudah-mudahan segera didukung oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada sekitar 3.700 pengembang perumahan yang tergabung dalam Apersi. Namun, yang aktif dalam proses pembangunan rumah bersubsidi hanya sekitar 1.030 pengembang.

Adapun untuk daerah yang menjadi target prioritas pembangunan rumah subsidi yaitu seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X