Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Kunker Ke Jerman, Pansus Pemilu Temukan E-Voting Rawan Diretas

Kompas.com - 20/03/2017, 12:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemungutan suara elektronik (e-voting) menjadi salah satu mekanisme pemilu yang ingin didalami oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) saat kunjungan kerja ke Jerman. Jerman rupanya sudah tak lagi menerapkan e-voting.

Namun, hal itu bukan dikarenakan teknologinya, melainkan ada kekhawatiran jika muncul komplain atas hasil pemilu maka tidak bisa dibuktikan secara data. Data dari e-voting juga rawan diretas.

"Saat dikonfirmaai ke Jerman, justru e-voting ini bermasalah. Tidak ada data pendukungnya, rawan untuk diterobos, di-hack," kata Anggota Pansus RUU Pemilu Johnny G Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Johnny menjelaskan, pada awal pembahasan RUU Pemilu, Pansus melihat bagaimana ada satu permasalahan besar dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, yaitu adanya sengketa pemilu dengan jumlah yang cukup besar.

(Baca: Soal "E-Voting", KPU Akui Sudah Didatangi Vendor)

Dokumen-dokumen terkait kepemiluan pun dinilai sangat banyak. Kemudian tercetus pemikiran untuk menerapkan e-voting, e-counting (perhitungan suara) dan e-witnessing (saksi).

"Kami membutuhkan satu model, apa yang bisa melaksanakan pemilu serentak cepat, tepat dan sengketa minimal. Salah satu yang dilihat electronic voting," ujar Politisi Partai Nasdem itu.

Johnny mengatakan fraksinya berpendapat e-voting belum diperlukan. Namun, hasil kunker Pansus RUU Pemilu ke Jerman dan Meksiko akan dirapatkan terlebih dahulu di tingkat pimpinan Pansus untuk kemudian ditindaklanjuti dalam pembahasan.

"Konfirmasi seperti ini kan penting agar keputusan yang diambil benar," ucapnya.

Adapun kunjungan Pansus RUU Pemilu ke Jerman dan Meksiko berlangsung mulai 11 Maret 2017 hingga 16 Maret 2017 lalu.

Kompas TV Di SD Ini, Ketua Kelas Dipilih Lewat E-Voting
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com