Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berani Sebut Nama, KPK Diminta Buktikan Isi Dakwaan E-KTP

Kompas.com - 18/03/2017, 16:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat dakwaan terhadap dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, sempat meramaikan isu politik. Puluhan nama pejabat dan elite politik disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengatakan, KPK memiliki tanggung jawab untuk membuktikan kebenaran nama-nama yang diduga terlibat. Apalagi, dalam surat dakwaan juga menyebut jumlah uang yang diterima.

"Kalau sudah berani sebut nama, KPK harus buktikan itu. KPK harus buktikan siapa yang antar uangnya, KPK harus fokus pada alat bukti," ujar Refrizal dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3/2017).

(Baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Menurut Refrizal, KPK sebaiknya tidak terpengaruh penguasa atau kepentingan politik apa pun. KPK diharapkan menunjukkan profesionalitas dalam penegakan hukum.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan, pembuktian terhadap isi surat dakwaan penting untuk mengedepankan keadilan. Secara tidak langsung, menurut Masinton, nama pribadi atau institusi yang disebut dalam surat dakwaan akan merasa dirugikan, apabila tidak terbukti kebenarannya.

Menurut Masinton, dari sisi politik, kerugian itu dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendegradasi individu atau partai politik.

"Isi dakwaan yang belum jelas ini jangan jadi peradilan sosial yang mendiskreditkan orang per orang," kata Masinton.

Kompas TV Kesaksian Diah Anggraini, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek KTP.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com