Kompas.com - 14/03/2017, 19:24 WIB
Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi protes dengan menggelar aksi mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPetani dari kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi protes dengan menggelar aksi mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan, pemerintah pusat tak bisa mencegah dikeluarkannya izin lingkungan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi PT Semen Indonesia.

"Pemerintah pusat tidak bisa mencegah itu karena gubernur itu memang punya kewenangan mengeluarkannya," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Meski demikian, kelanjutan aktivitas perusahaan tersebut tidak hanya bergantung pada izin lingkungan yang dikeluarkan Gubernur Ganjar Pranowo saja.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga masih mengkaji KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) keberadaan perusahaan itu. Kajian tersebut hingga saat ini belum selesai.

(Baca: "Kok Bisa Gubernur Jawa Tengah Berani Melawan Perintah Presiden")

"Penyelesaian akhirnya memang harus tunduk kepada hasil KLHS. Nanti titik temunya ada pada hasil KLHS," lanjut Teten.

KLHS Kementerian LHK itu sendiri diagendakan rampung pada April 2017 yang akan datang.

Teten menegaskan, pemerintah pusat tidak mungkin membatalkan proyek pembangunan pabrik semen itu secara sepihak. Sebab, pembangunan itu berdasarkan mekanisme bisnis. Pemerintah pun berharap hasil KLHS menjadi solusi yang memenangkan warga setempat dan perusahaan.

(Baca: Syair "Ibu Bumi" di Kotak Semen Kaki Para Petani Kendeng...)

Diberitakan, petani dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah menggelar aksi protes di depan Istana Presiden, Senin (13/3/2017).

Aksi protes mereka dilakukan dengan membelenggu kedua kaki menggunakan adukan semen. Aksi itu dilakukan lantaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meneken izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia.

Dengan terbitnya izin tersebut, kegiatan penambangan karst perusahaan itu di Rembang masih tetap berjalan.

Kompas TV Tolak Pabrik Semen, Petani "Ngecor" Kaki
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

M Kece Sebut Napoleon Bawa HP dan Rekam Pembicaraan Sebelum Menganiaya Dirinya

Nasional
Tak Maksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Tak Maksa Jadi Capres 2024, Strategi Ridwan Kamil untuk Amankan Posisi di Jabar?

Nasional
Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

Waketum PPP Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Terbuka Usung Capres-Cawapres Non-Parpol

Nasional
Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Gubernur Lemhannas: Integrasi Antar Matra TNI Jadi Pilar Pertahanan IKN

Nasional
Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu dari Masa ke Masa

Nasional
Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Bahas Hepatitis Akut Misterius, Komisi IX DPR Jadwalkan Rapat dengan Kemenkes

Nasional
Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: 'Lip Service' Saja

Firli Sebut Harun Masiku Tak Akan Tidur Nyenyak, ICW: "Lip Service" Saja

Nasional
Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Moeldoko Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker di Ruang Tertutup dan Ber-AC

Nasional
Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

Sejarah Pemilu 1999, Pesta Demokrasi dengan Partai Peserta Terbanyak

Nasional
Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Sumarsih: Penyelesaian Non-yudisial ala Moeldoko Langgengkan Impunitas Pelaku Pelanggaran HAM

Nasional
MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

MKD DPR Setop Kasus Harvey Malaihollo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Napoleon Sebut Umumkan Persoalannya dengan M Kece Selesai agar Tahanan Lain Tak Terprovokasi

Nasional
Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Lemhannas: Pemindahan Ibu Kota Perlu Disertai Perubahan Paradigma Pertahanan

Nasional
Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Keluarga Korban Tragedi Semanggi I Kritik Moeldoko soal Penuntasan Pelanggaran HAM Non-yudisial

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Sesuai Harapan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.