Kompas.com - 06/03/2017, 13:23 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, Polri akan melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian pedang emas.

Pedang tersebut diserahkan Kerajaan Arab Saudi yang diwakili oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi.

"Akan tetap kai sampaikan informasi ini ke KPK sebagai catatan," ujar Rikwanto, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Laporan tersebut untuk melihat apakah pedang tersebut termasuk gratifikasi atau tidak.

KPK memiliki ketentuan bagi penyelenggara yang menerima uang atau barang untuk segera dilaporkan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima.

(Baca: Polri Dapat Pedang Emas dari Kerajaan Arab Saudi)

Hal itu tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU Nomor 30 tahun 2002 Pasal 16 tentang KPK.

KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto (kanan) dan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul di kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Senin (6/3/2017).
Namun, belum dapat dipastikan kapan laporan itu dilakukan Polri.

"Cindera mata berupa pedang emas dalam kotak peti itu akan jadi bagian dari Polri," kata Rikwanto.

Meski diberikan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, namun pedang emas itu tidak untuk pribadi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

Nasional
Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

Nasional
Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

Nasional
Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

Nasional
Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

Nasional
Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

Nasional
Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

Nasional
2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

2 Konsultan PT GMP Didakwa Suap Tim Pemeriksa Ditjen Pajak Rp 15 Miliar

Nasional
Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Jokowi: Tak Ada Penambahan Kasus Covid-19 Berarti Pasca-mudik Lebaran

Nasional
Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Dua Konsultan PT GMP Didakwa Lakukan Kesepakatan dengan Pemeriksa DJP untuk Manipulasi Nilai Pajak

Nasional
Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.