Restrukturisasi dan Gelar TNI

Dengan demikian, persepsi ancaman, orientasi postur dan gelar kekuatan TNI perlu memprioritaskan pembangunan ke arah outward looking . Pembangunan postur dan gelar kekuatan TNI itu juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan realitas kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan/negara maritim.

Pembiaran postur, gelar kekuatan, dan persepsi ancaman yang orientasinya lebih dominan inward looking tentu akan berpengaruh pada ruang dan peluang militer dalam politik. Secara konsepsi, jika persepsi ancaman internal terhadap negara lebih dominan ketimbang ancaman eksternal, ruang dan kecenderungan bagi militer untuk berpolitiknya tinggi. Akan tetapi, sebaliknya, jika persepsi ancaman eksternal terhadap negara lebih dominan ketimbang ancaman internal, ruang dan kecenderungan bagi militer untuk berpolitiknya rendah. Dengan kata lain, sebuah negara yang menghadapi ancaman eksternal tinggi dan ancaman internal rendah mempunyai hubungan sipil-militer yang paling stabil. Sebaliknya, negara yang menghadapi ancaman eksternal yang rendah dan ancaman internal yang tinggi akan mempunyai kontrol sipil yang lemah (Michael C Desch, Politisi Vs Jenderal,  Rajawali Press, Jakarta, 2002).

Realitas geopolitik dan geostrategi Indonesia hari ini sesungguhnya menggambarkan berbagai dimensi  ancaman eksternal, baik itu bersifat tradisional maupun nontradisional yang mengancam Indonesia, yang tentu akan berpengaruh pada pelibatan militer untuk menghadapinya. Hal yang perlu segera disiapkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan militer adalah segera menyiapkan strategi dan kekuatan TNI untuk menghadapi kemungkinan terburuk terkait konflik Laut China Selatan (LTS).  Meski diplomasi menjadi pilihan terdepan untuk menghadapi konflik LTS, kemungkinan terburuk berupa perang perlu dipikirkan dan dihitung oleh Kemhan yang tentunya berpengaruh pada kesiapan kekuatan TNI untuk menghadapinya. Selain itu, persoalan sengketa perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara tetangga juga menjadi masalah buat Indonesia. Persoalan pembajakan dan kejahatan ilegal lainnya di wilayah laut perlu menjadi perhatian khusus mengingat kejahatan itu terus terjadi berulang kali dan merugikan Indonesia.

Lebih dari itu, upaya menghadapi ancaman terorisme di luar negeri seperti mencari orang-orang Indonesia yang tergabung dalam aksi terorisme NIIS di Suriah perlu menjadi perhatian Kemhan dan TNI. Semestinya Kemhan dan militer perlu melakukan operasi intelijen ke Suriah untuk mencari dan menemukan orangorang Indonesia yang tergabung dalam aksi terorisme NIIS. Untuk kepentingan ini, Presiden hanya perlu membuat keputusan politik negara sesuai Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 UU TNI No 34/2004. Terakhir, mengingat pengalaman militer Indonesia mendapatkan nilai positif di dunia terkait dengan operasi-operasi perdamaian PBB, sudah semestinya orientasi pertahanan dan pembangunan pasukan perdamaian perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas agar postur dan gelar kekuatan TNI difokuskan pada wilayah terdepan Indonesia untuk menjaga wilayah pinggiran dan perbatasan tentu sudah tepat. Apalagi kebijakan politik Jokowi mengarahkan pada pembangunan kekuatan maritim sehingga penting buat Kemhan untuk segera menata kembali postur pertahanan negaranya. Meski strategi pertahanannya adalah strategi pertahanan berlapis untuk menghadapi kondisi perang di mana upaya menghadapi ancaman perlu melibatkan tiga kekuatan yang terintegrasi, yakni Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara, skala prioritas modernisasi alutsista ke depan perlu fokus untuk membangun kekuatan AL dan AU dengan tak meninggalkan pembangunan kekuatan AD. Konsekuensinya, anggaran modernisasi alutsista perlu diprioritaskan pada pembangunan AL dan AU.

Langkah perubahan postur dan gelar kekuatan TNI itu perlu dilandasi oleh kebijakan pertahanan yang komprehensif mulai dari pembentukan kebijakan yang terkait dengan strategi pertahanan negara hingga postur pertahanan negara  dengan melihat dan mengevaluasi kembali produk strategis bidang pertahanan negara yang sudah di buat. Dengan berpijak pada kebijakan tersebut, penyiapan sarana dan prasarana, infrastruktur, anggaran, wilayah pertahanan, dan jaminan kesejahteraan prajurit juga perlu disiapkan. Semoga perintah Presiden itu dilaksanakan oleh para pembantunya di kabinet.

Al Araf
Direktur Imparsial, Mengajar di Universitas Paramadina dan Al Azhar, Jakarta
---
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 17 Februari 2017, di halaman 6 dengan judul "Restrukturisasi dan Gelar TNI".