Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Jelaskan Hubungan Bachtiar Nasir dengan Islahudin

Kompas.com - 17/02/2017, 06:57 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera, menjelaskan hubungan kliennya dengan Islahudin Akbar.

Islahudin merupakan pegawai bank swasta yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua.

Hal ini disampaikan Kapitra meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh dia sebelumnya.

"Ustaz Bachtiar kenal, karena itu muridnya, ya suka ngaji sama Ustaz. Dia juga karyawan bank, manajer bank," kata Kapitra di kantor Bareskrim yang bertempat di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2017).

Dalam kasus tersebut, Islahudin disebut polisi menarik uang sebesar Rp 600 juta dari rekening Yayasan KUS atas perintah seseorang.

Meskipun belum diketahui penggunaannya untuk apa, namun polisi menilai proses penarikannya diduga tidak sesuai mekanisme yang ada. Namun, menurut Kapitra, hal itu bisa saja dilakukan.

"Bank juga punya kebijakan sendiri dalam melayani nasabah prima prioritas. Itu biasa kalau perbankan," kata dia.

Sebelumnya, Kapitra membantah bahwa Bahtiar mengenal Islahudin. Hal itu disampaikan Kapitra ketika tiba di kantor Bareskrim pukul 10.13 WIB.

Lebih jauh, menurut Kapitra, kliennya itu tidak ada kaitannya dengan kasus yang menjerat Islahudin.

"Oh engga ada itu, orang dia (Islahudin) orang bank," kata dia.

(Baca: Pengacara Bantah Bachtiar Nasir Kenal Islahudin)

Menurut Kapitra, yang dilakukan Islahudin merupakan kelalaian pribadinya sebagai pegawai bank.

"Ini melalaikan, kelalaian itu personal, personal betul sifatnya tidak melibatkan orang lain," kata Kapitra.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul beberapa waktu lalu mengatakan, Islahudin dikenakan pasal berlapis atas dugaan kasus pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua.

Yayasan ini menampung donasi untuk aksi damai 4 November dan 2 Desember 2016.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com