Kompas.com - 16/02/2017, 19:08 WIB
EditorBayu Galih

Oleh: Adhi S Lukman

Era globalisasi mengubah tatanan perekonomian dan komunikasi masyarakat. Arus barang/jasa serta informasi semakin bebas, bahkan yang sesat pun sulit dibendung.

Kebebasan arus barang/jasa dan informasi bisa menguntungkan konsumen karena menambah banyaknya pilihan dan info di pasar. Namun, di sisi lain bisa memberi dampak negatif apabila konsumen tidak bisa mengendalikan diri.

Makin maraknya penyebaran hoaks (berita bohong) menambah kebingungan konsumen. Perkembangan teknologi informasi yang mentransformasi sistem perdagangan secara daring (online) atau dikenal e-dagang merupakan produk kebebasan yang juga mewarnai pasar saat ini. Namun, UU yang mengaturnya belum siap. Sistem perdagangan global telanjur menyatu dengan kebebasan informasi, bisa jadi merugikan produsen ataupun konsumen.

Untuk mengantisipasi itu semua—terutama dari sisi konsumen—sebenarnya pemerintah punya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang dibentuk sesuai UU No 8/1999 dan PP No 57/2001. Demikian juga di daerah dilengkapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang lebih operasional menyelesaikan pengaduan masyarakat. Namun, BPKN saat ini sedang ”vakum”. Begitu juga banyak daerah tidak mempunyai BPSK.

Dalam paragraf "menimbang" dalam UU No 8/1999 disebutkan, pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spiritual, dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Juga sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Filosofi dasar dari pertimbangan di atas adalah asas kesetaraan dan keadilan antara tumbuhnya dunia usaha dan perlindungan konsumen. Konsep dasar ini harus menjadi pegangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Peran BPKN

Meskipun namanya perlindungan konsumen, BPKN berperan juga melindungi produsen secara berimbang dengan konsumen. Kedudukan BPKN sangat strategis dalam mewujudkan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

Mengacu ke UU dan PP yang jadi landasan keberadaannya, tugas BPKN adalah: memberikan saran dan rekomendasi kebijakan di bidang perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan serta terhadap barang dan/jasa yang menyangkut keselamatan konsumen; mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen; menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha; dan melakukan survei menyangkut kebutuhan konsumen.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 25 Mei: Sebaran 315 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Pemerintah dan Komisi III DPR Sepakat RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Paripurna

Nasional
Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Profil Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Bangsawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-2 RI

Nasional
KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

KPK: Pencarian Harun Masiku Tak Bisa Disampaikan Detail ke Publik

Nasional
UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

UPDATE 25 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 5

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.