Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Prediksi Kerawanan Terjadi Usai Penghitungan Suara

Kompas.com - 15/02/2017, 08:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta kepolisian memastikan keamanan selama proses pencoblosan saat pilkada serentak berlangsung.

Menurut dia, yang harus diperhatikan adalah situasi pasca-penghitungan suara.

"Saya pikir pencoblosan pagi ini akan aman. Namun yang rawan pasca-penghitungan suara," ujar Bambang saat mendatangi Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Polisi diminta siap mengantisipasi segala kemungkinan. Itu termasuk perlawanan warga saat calon yang dipilihnya kalah di tempat pemungutan suara.

"Maka kita minta kendaraan-kendaraan anti demonstran dipersiapkan," kata dia.

Sebanyak 12 anggota Komisi III akan mengikuti kegiatan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan untuk berkeliling TPS di Jakarta.

(Baca: Pantau Pilkada, Kapolri dan Kapolda Metro Jaya Keliling TPS di Jakarta)

Rombongan mereka akan mengunjungi sejumlah TPS yang digunakan sejumlah tokoh penting untuk menggunakan hak suaranya, seperti TPS di Gambir tempat Presiden RI Joko Widodo dan TPS di Dharmawangsa tempat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Bambang berharap, tak hanya polisi dibantu TNI yang menjaga keamanan selama pencoblosan, namun juga diminta peran serta masyarakat. Termasuk para tim sukses masing-masing calon.

"Hanya kami khawatir pasca-penghitungan suara. Jauh hari kan sudah ada isu-isu, ini yang mesti diantisipasi," kata Bambang.

"Para pendukung dan pemilih sebaiknya menerima apapun yang jadi keputusan rakyat setelah penghitungan," ucap dia.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum Kendari, Sulawesi Tenggara mulai mendistribusikan logistik Pilkada untuk 10 kecamatan. Logistik KPU yang didistribusi berisi kebutuhan pilkada seperti kotak suara, kertas suara, tinta dan alat coblos.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com