Kompas.com - 14/02/2017, 15:21 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Fraksi Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, tak bermaksud memakzulkan Presiden Joko Widodo melalui hak angket terkait status Ahok.

Empat fraksi ini merupakan inisiator hak angket yang mempertanyakan langkah pemerintah yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini berstatus terdakwa, dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Belum terpikir sampai ke sana (pemakzulan). Ini (hak angket) kan hanya untuk menguji kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Menurut Fadli, hak angket ini digulirkan karena pemerintah dianggap terlalu sering melanggar undang-undang.

Oleh karena itu, DPR harus bersikap tegas.

Fadli mengatakan, tak masalah jika Komisi II tetap menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta pertanggungjawaban terkait keputusannya itu.

"Kalau impeachment, kami belum sampai ke sana, karena ini kan sekadar ingin menginvestigasi, apa alasan pemerintah tak memberhentikan Ahok. Bisa jadi nanti enggak sampai ke Presiden, cukup ke menteri. Rekomendasinya lihat saja nanti prosesnya," papar Fadli.

Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.

Menurut Benny, usulan hak angket merupakan hal yang wajar dilakukan oleh DPR.

Apalagi, hal itu berawal dari kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Nasional
Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Nasional
KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

PKS Sebut Anies Masuk Radar Capres yang Sedang Dikaji

Nasional
Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Ibas Sebut Komunikasi Politik Demokrat Tak Terbatas Parpol Tertentu

Nasional
KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

KPU Tanggapi Keluhan Bawaslu Soal Pengawasan Verifikasi Parpol: Sipol Bisa Dibaca 24 Jam

Nasional
Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Bupati Mimika Eltinus Omaleng Gugat KPK ke PN Jaksel Soal Penetapan Tersangka

Nasional
Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Kader PKB Ingin Cak Imin dan Prabowo Segera Gelar Musyawarah soal Pencapresan

Nasional
PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi Pemilu 2024: Bukan Pameran UMKM

Nasional
Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Surya Darmadi Batal Diperiksa karena Kurang Fit

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Jokowi Sebut Indonesia Produsen Kunci Rantai Pasok Baterai Litium

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.