Fadli Zon Tegaskan Hak Angket soal Ahok Tak untuk Makzulkan Presiden

Kompas.com - 14/02/2017, 15:21 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Fraksi Gerindra, Partai Amanat Nasional, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, tak bermaksud memakzulkan Presiden Joko Widodo melalui hak angket terkait status Ahok.

Empat fraksi ini merupakan inisiator hak angket yang mempertanyakan langkah pemerintah yang tidak menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini berstatus terdakwa, dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Belum terpikir sampai ke sana (pemakzulan). Ini (hak angket) kan hanya untuk menguji kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Menurut Fadli, hak angket ini digulirkan karena pemerintah dianggap terlalu sering melanggar undang-undang.

Oleh karena itu, DPR harus bersikap tegas.

Fadli mengatakan, tak masalah jika Komisi II tetap menggelar rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk meminta pertanggungjawaban terkait keputusannya itu.

"Kalau impeachment, kami belum sampai ke sana, karena ini kan sekadar ingin menginvestigasi, apa alasan pemerintah tak memberhentikan Ahok. Bisa jadi nanti enggak sampai ke Presiden, cukup ke menteri. Rekomendasinya lihat saja nanti prosesnya," papar Fadli.

Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman.

Menurut Benny, usulan hak angket merupakan hal yang wajar dilakukan oleh DPR.

Apalagi, hal itu berawal dari kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X