Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Anak dari Radikalisme, KPAI dan BNPT Jalin Kerja Sama

Kompas.com - 13/02/2017, 13:47 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kerja sama dalam pencegahan dan perlindungan anak terhadap potensi radikalisme.

Kedua lembaga itu menandatangani nota kesepahaman pada Senin (13/2/2017).

Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, radikalisme tidak lagi menyasar kelompok dewasa.

Bahkan, kata dia, telah terjadi aksi teror di level anak.

"Kasus Medan yang terakhir saya kira menunjukkan betapa usia paparan terorisme semakin muda," kata Asrorun, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (13/1/2017).

Asrorun menyebutkan, data KPAI, terjadi jumlah peningkatan pelanggaran terhadap anak sebesar 3 persen dibanding tahun 2015, dari 4.309 menjadi 4.482 kasus.

Dari jumlah itu, kasus yang terkait dengan agama dan budaya, di mana radikalisme menjadi salah satunya, anak yang terpapar radikalisme meningkat 42 persen dari 180 kasus menjadi 256 kasus.

"Artinya butuh usaha khusus untuk kepentingan pencegahan terorisme dengan reedukasi dan pencegahan secara dini," ujar Asrorun.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan, pemahaman radikal telah diterima anak sejak kelas 5 SD sampai kelas VII SLTA.

Menurut Suhardi, anak tersebut telah mampu membuat sesuatu yang membahayakan.

"Kami dekat dengan reedukasi dengan semua lintas. Ada Kementerian Agama, KPAI, Pemda, BNPT terlibat. Kami tidak pernah berhenti cari pola yang pas untuk perlindungan dan pengawasan anak," ujar Suhardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com