Bahas Kewenangan Menhan-Panglima, Pimpinan Komisi I Ajak Duduk Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, menilai polemik kewenangan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI tak boleh terjadi berkepanjangan.

Sebab, hal tersebut bisa menjadi titik kelemahan pertahanan Indonesia jika dibiarkan berlarut.

Menurut Hanafi, Menhan, Panglima TNI, dan Komisi I sebaiknya duduk bersama membahas hal tersebut.

"Sebaiknya tafsir atas Permen, UU dan PP yang urus kewenangan ini diselesaikan dengan cara politik. Komisi I duduk bersama Panglima dan Menhan benahi ini," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya berbicara blakblakan soal kontroversi rencana pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW101).

Gatot protes lantaran rencana pembelian itu tak diketahuinya. Ia pun mencurahkan keluh kesahnya soal wewenang panglima TNI yang terbatas soal alutsista.

(Baca: Merasa Akan Diganti, Panglima TNI Buka-bukaan soal Polemik AW101)

Menurut dia, mekanisme perencanaan pembelian alutsista sebelumnya sudah baik, ketat, dan sistematis sebelum Peraturan Menteri (Permen) Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 muncul.

Ia merasa Permenhan tersebut memangkas kewenangannya. Hanafi menjelaskan, semangat dari Permenhan adalah Kementerian yang mengatur semuanya dan secara strategis menentukan alutsista.

Sementara Panglima, lewat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merasa memiliki wewenang menentukan alutsista yang dianggap strategi sesuai rencana strategis TNI.

"Nah, di sini yang jadi diskoneksi dan harus diluruskan," kata Hanafi.

Setidaknya, perdebatan mengenai kewenangan ini mesti diselesaikan sebelum ada pembahasan anggaran berikutnya, yaitu pada pertengahan 2017.

(Baca juga: Menhan dan Panglima TNI Sama-sama Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101)

Hanafi menilai, bukan berarti Permen tersebut harus dicabut melainkan harus ada penjelasan agar tak ada multitafsir.

"Bicarakan dulu yang jelas antara UU dan Permen harus lurus dan enggak menimbulkan multitafsir. Kalu harus dicabut, ya cabut. Revisi, ya revisi," ucap politisi PAN itu.