Kompas.com - 07/02/2017, 09:42 WIB
Suasana rumah Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, setelah didatangi oleh sekelompok mahasiswa yang berunjuk rasa sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (6/2/2017). Kristian ErdiantoSuasana rumah Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, setelah didatangi oleh sekelompok mahasiswa yang berunjuk rasa sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (6/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) merespons pernyataan juru bicara Partai Demokrat Rachland Nashidik.

Rachland menyebutkan, demonstran yang melakukan aksi di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dikerahkan dari acara yang digelar Kepala KSP Teten Masduki dan sejumlah menteri Kabinet Kerja di Bumi Perkemahan Cibubur.

KSP menyesalkan pernyataan Rachland yang seolah-olah ada hubungan antara Teten dengan para demonstran tersebut.

"Kehadiran Kepala KSP di acara Jambore Nasional Mahasiswa Indonesia di Cibubur tanggal 5 Februari adalah atas undangan panitia," ujar Staf Khusus Kepala KSP, Chrisma Albandjar melalui keterangan persnya, Senin (6/2/2017).

(Baca: Demokrat Pertanyakan Pengamanan Polri di Rumah SBY)

Pada Jambore itu, Teten menyampaikan sejumlah materi, di antaranya mengenai menjaga toleransi antarumat beragama, membangun karakter yang berdaya saing tinggi hingga upaya pemerintah menyelesaikan kesenjangan ekonomi dan sosial.

Tak ada hal-hal berkaitan politik yang dibahas dalam diskusi Teten bersama para mahasiswa se-Indonesia itu.

Bahkan, mahasiswa juga mengkritik pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla soal transparansi dana desa, penyelesaian kasus hak asasi manusia  di masa lalu dan target pemerintah membangun sumber listrik 35.000 Megawatt.

Namun, Teten tetap merespons kritik-kritik tersebut dengan penjelasan yang komprehensif.

"Pak Teten malah mengajak mahasiswa untuk turun ke desa-desa untuk memastikan apakah program-program di sana berjalan dengan baik atau tidak demi kemajuan desa," ujar Chrisma.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X