Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/02/2017, 22:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mempertanyakan sistem pengamanan yang diberikan Polri di kediaman Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu menyusul terjadinya aksi unjuk rasa di kediaman SBY yang terletak Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, oleh sekelompok mahasiswa, Senin (6/2/2017).

"Apa yang terjadi dalam unjuk rasa di kediaman Presiden keenam RI Bapak SBY sungguh potret buruk hadirnya negara. Karena bisa berpotensi menjadi ancaman yang bisa membahayakan keselamatan," kata Didik dalam pesan singkat, Senin malam.

Ia mengatakan, sebagai mantan kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY seharusnya mendapatkan pengamanan dari segala bentuk potensi ancaman dan gangguan keamanan.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya, serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Anggota Komisi III DPR itu menyesalkan sikap Polri yang justru tidak memberikan informasi terkait aksi unjuk rasa di depan kediaman SBY, sore tadi.

Menurut dia, unjuk rasa yang tidak dapat diantisipasi dengan tepat dan professional dapat berpotensi menjadi ancaman serius.

"Polri sebagai institusi penerima pemberitahuan unjuk rasa, tentunya bisa memahami utuh munculnya potensi ancaman tersebut karena ditujukan ke kediaman Presiden keenam," kata Didik.

"Polri seharusnya sejak dini sudah bisa mengambil tindakan preventif kalau memegang teguh aturan," ujarnya.

Sebelumnya, SBY melalui akun Twitter sempat berkicau bahwa rumahnya di Kuningan digeruduk ratusan orang.

"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum dan keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan digruduk ratusan orang. Mereka berteriak-teriak," ujar SBY.

(Baca juga: Demokrat Sesalkan Aksi Unjuk Rasa di Rumah SBY)

Pantauan Kompas.com, sekitar pukul 17.00, sejumlah petinggi dan anggota Partai Demokrat berkumpul di sekitar rumah SBY. Sementara beberapa aparat keamanan dari Polres Jakarta Selatan masih berjaga-jaga.

Aksi demonstrasi itu sendiri selesai setelah dibubarkan oleh aparat kepolisian.

(Baca: Polisi Bubarkan Pengunjuk Rasa di Depan Rumah SBY)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

MK Tolak 'Gugatan Ulang' Usia Capres-cawapres, Pelapor Khawatir Kasus Anwar Usman Berulang

MK Tolak "Gugatan Ulang" Usia Capres-cawapres, Pelapor Khawatir Kasus Anwar Usman Berulang

Nasional
Kaesang Tanya 'Apakah Ada Orang Ditangkap karena Hina Presiden', Dijawab Sopir 'Ditangkap'

Kaesang Tanya "Apakah Ada Orang Ditangkap karena Hina Presiden", Dijawab Sopir "Ditangkap"

Nasional
Geledah Rumah Tersangka Dugaan Suap Wamenkumham, KPK Sita Dokumen

Geledah Rumah Tersangka Dugaan Suap Wamenkumham, KPK Sita Dokumen

Nasional
Jubir TKN Prabowo-Gibran: Kami Tak Akan Balas Fitnah dengan Fitnah, Fokus Perkenalkan Paslon

Jubir TKN Prabowo-Gibran: Kami Tak Akan Balas Fitnah dengan Fitnah, Fokus Perkenalkan Paslon

Nasional
KPU: Debat Capres-cawapres Digelar 12 dan 22 Desember 2023, 7 dan 14 Januari, serta 4 Februari 2024

KPU: Debat Capres-cawapres Digelar 12 dan 22 Desember 2023, 7 dan 14 Januari, serta 4 Februari 2024

Nasional
Menkes Sebut Wabah Pneumonia di China Bukan Virus Baru, Beda dengan Covid-19

Menkes Sebut Wabah Pneumonia di China Bukan Virus Baru, Beda dengan Covid-19

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Bulan Desember 2023

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Bulan Desember 2023

Nasional
Antam Ikut Kegiatan Penanaman Pohon bersama Presiden Jokowi di Hutan Kota Jaktim

Antam Ikut Kegiatan Penanaman Pohon bersama Presiden Jokowi di Hutan Kota Jaktim

Nasional
Kaesang Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru: Menghina Presiden Ditangkap Enggak?

Kaesang Tanggapi Megawati soal Penguasa Orde Baru: Menghina Presiden Ditangkap Enggak?

Nasional
Dugaan Kebocoran Data Pemilih Dikhawatirkan Bisa Ubah Hasil Rekapitulasi Suara

Dugaan Kebocoran Data Pemilih Dikhawatirkan Bisa Ubah Hasil Rekapitulasi Suara

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Tak Pernah Biarkan Pihak yang Ganggu Ibadah Orang Lain

Mahfud Sebut Pemerintah Tak Pernah Biarkan Pihak yang Ganggu Ibadah Orang Lain

Nasional
Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri Naik, Mahfud: Pasti Sudah Dihitung

Anggaran Belanja Alutsista dari Pinjaman Luar Negeri Naik, Mahfud: Pasti Sudah Dihitung

Nasional
MK: Syarat Usia Capres-Cawapres Masih Bisa Diubah, tapi Berlaku Pemilu 2029

MK: Syarat Usia Capres-Cawapres Masih Bisa Diubah, tapi Berlaku Pemilu 2029

Nasional
Dilantik Jadi KSAD, Maruli Punya PR Revisi Doktrin Peperangan TNI AD

Dilantik Jadi KSAD, Maruli Punya PR Revisi Doktrin Peperangan TNI AD

Nasional
Dalam Nota Keberatan, Kubu Andhi Pramono Nilai Dakwaan Gratifikasi Rp 58,9 M Tak Jelas

Dalam Nota Keberatan, Kubu Andhi Pramono Nilai Dakwaan Gratifikasi Rp 58,9 M Tak Jelas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com