Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Minta Warga Indonesia Tak Reaktif soal Kebijakan Trump

Kompas.com - 31/01/2017, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta masyarakat tidak terlalu reaktif menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara Muslim masuk ke AS.

"Menurut saya, kita tidak perlu terlalu reaktif menyikapi kebijakan yang dilahirkan negara-negara lain, baik negara tetangga, sahabat, maupun negara lain di luar kita," kata Lukman di Semarang, Selasa (31/1/2017).

Pada Jumat (27/1) lalu, Trump menandatangani surat perintah yang memberlakukan penundaan selama empat bulan untuk mengizinkan pengungsi dari Suriah masuk ke AS dan untuk sementara melarang masuk pengunjung dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Ketujuh negara itu adalah Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.

(Baca: Kebijakan Kontroversial Trump Memaksa Barack Obama Berbicara)

Bagaimanapun juga, kata Lukman, masyarakat Indonesia harus tetap menghormati negara-negara lain yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengeluarkan kebijakan sendiri.

Meski demikian, ia mengatakan sekarang ini setiap warga negara, termasuk warga negara Indonesia (WNI) tidak hanya menjadi warga di negaranya sendiri, melainkan sudah menjadi warga dunia.

"Tentunya, beberapa saran, masukan, dan lain sebagainya dari kita sebagai warga dunia diharapkan bisa menjadi perhatian bagi setiap negara, sebagaimana kita memperhatikan masukan dari negara lain," ungkap dia.

(Baca: Trump Pecat Jaksa Agung Penentang Kebijakan "Muslim Ban")

Oleh karena itu, Lukman menyatakan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu proaktif dalam menyikapi setiap perkembangan di berbagai belahan dunia.

"Secara khusus Bapak Presiden, dan lebih khusus lagi Menlu akan proaktif menyikapi setiap perkembangan di belahan manapun. Sebagai bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan percaturan dunia," ucap Menag.

Kompas TV Dubes AS: Indonesia Aman dari Kebijakan Keimigrasian Trump
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com